Beranda Praya Metro Perda Pilkades Minta Dievaluasi

Perda Pilkades Minta Dievaluasi

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA POSE: Panitia Pilkades, BPD, kedua Balon Kades Mas-Mas serta timses masing-masing berpose bersama usai penetapan calon, belum lama ini.

PRAYA —Perda Nomor 7 tahun 2017 perubahan atas Perda Loteng Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dikritik sejumlah element masyarakat. Seperti yang diungkapkan salah satu tokoh pemuda Desa Landah, M Ghazali. Kata dia, mengenai Perda syarat ketentuan balon menjadi calon kades sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (1) huruf N menyebutkan bahwa, balon kades harus menyerahkan dukungan minimal 12 persen dari DPT pemilu terakhir yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah. Namun bagi dia, ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf N ini telah membuka konflik sosial di tengah masyarakat. Perda ini pun tidak sesuai dengan karakter dan kultur kehidupan masyarakat di desa. Toleransi masyarakat di desa maupun dusun pun mulai terkikis karena perbedaan dukungan yang secara nyata kepada salah satu balon kades. Di sisi lain, baik masing-masing calon atau masing-masing pendukung memiliki ikatan keluarga yang kuat.
“Kita di desa kan masih satu keturunan dan tinggal berkelompok. Aturan inilah yang menyebabkan kesenjangan antara satu dan lainnya,” terangnya.
Karena itu, ia menekan Pemerintah Daerah semestinya dalam membuat suatu Perda mestinya memperhatikan hal-hal yang berpotensi memecah belah kehidupan sosial masyarakat pedesaan yang telah terbentuk sejak turun temurun.
“Kita lihat seperti beberapa kasus terakhir, ada kantor panitia Pilkades yang mau segel, antar pendukung juga saling hujat, saling intimidasi, bahkan jadi tontonan generasi kita,” sesalnya.
Karena itu menurutnya, Perda ini sangatlah bertolak belakang dengan capaian yang ingin dicapai dari aturan itu sendiri. Padahal hukum itu bertujuan mengatur masyarakat, bukan justru memecah belah kehidupan sosial masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, H Jalaludin menyatakan, meski Perda Nomor 7 tahun 2017 ini sudah diberlakukan sejak 2016 silam, namun pihaknya berjanji tetap akan mengevaluasinya.
“Perda ini kan sudah final, jadi sulit diubah. Kita serahkan lagi ke Pak Bupati,” ujarnya.
Jalal juga mengaku sebelum aturan hukum itu dibuat, sudah dilakukan pengkajian secara mendalam dan disesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua masyarakat untuk menyukseskan gelaran Pilkades serentak tahun ini. (fiz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here