Beranda Lombok Barat Pembahasan Tiga Raperda Inisiatif Dikebut

Pembahasan Tiga Raperda Inisiatif Dikebut

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA RAPAT: Suasana paripurna pembahasan 3 Raperda inisiatif di Gedung DPRD Lobar, kemarin.

Paripurna Molor 2,5 Jam

LOBAR—Pembahasan tiga Raperda inisiatif DPRD, terus dipercepat. Mengingat pentingnya Raperda itu bagi masyarakat miskin dalam memenuhi pelayanan kesehatan dan bantuan hukum secara gratis. Selain mempercepat pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung akhir tahun ini.
Tiga Raperda inisiatif atau Raperda yang diusulkan dewan Lobar itu antara lain, Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin, Raperda tentang Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa.
Pelaksanaan paripurna dengan agenda penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) di DPRD Lobar digelar, kemarin. Sempat molor sekitar 2,5 jam, belum kuorumnya anggota dewan yang datang. Meski pada akhirnya, paripurna bisa berjalan lancar dengan kedatangan hampir seluruh wakil rakyat.
Juru bicara Baperda DPRD Lobar, Munawir Haris saat membacakan laporan hasil pembahasan Baperda terkait ketiga Raperda itu mengatakan, sesuai dengan amanat sila kedua dan kelima Pancasila, sangat penting hak warga negara Indonesia untuk keadilan. Sesuai UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Serta perlakuan yang sama di depan hokum. Dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
“Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara,” ujarnya politisi PAN ini.
Selain itu, keberadaan Jamkesda untuk memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat miskin tak luput dari pembahasan. Ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Raperda Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. “Dengan terbitnya Raperda tersebut, diharapkan kualitas derajat kesehatan masyarakat miskin di Lobar semakin meningkat,. Sehingga meningkat produktivitas dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Terkait Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin, Munawir menegaskan bahwa negara melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu. Termasuk hak atas bantuan hukum. Menurutnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum. Sebab mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu disusun kebijakan tentang pemberian bantuan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Sebagai dasar untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) dan pengalokasian dana dalam anggaran perdapatan dan belanja daerah Kabupaten Lobar ke Bagian/Biro Hukum Pemda, kepada pihak pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi. “Perda ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Lobar,” ungkapnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here