Beranda Lombok Timur Pansus III Dewan Udayana Serap Aspirasi

Pansus III Dewan Udayana Serap Aspirasi

BERBAGI
IST / RADAR MANDALIKA SERAP: Pansus III DPRD Lotim dipimpin H Makmun, saat menggali informasi tentang pelayanan publik daerah ini. Untuk memperkaya isi Raperda yang sedang digodoknya di DPRD NTB.

LOTIM – Panitia khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pelayanan publik. Kemarin, Pansus ini datang ke Lombok Timur (Lotim), untuk menggali informasi. Sehungga Raperda tersebut, sesuai dengan kebutuhan daerah ini.
Bupati Lotim melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kip), H Rhidatul Yasa mengatakan, meningkatkan pelayanan publik daerah ini, menjadi salah satu komitmen pemerintah. Selain banyak upaya juga dilakukan pemerintah. Skala prioritas pemerintahan saat ini, mendorong reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh. Untuk menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan publik.
”Salah satu kebijakan ditempuh guna meningkatkan pelayanan publik daerah kita ini. Per 1 Oktober, menggratiskan biaya pelayanan kesehatan di semua layanan kesehatan. Baik di Puskesmas maupun rumah sakit,” jelasnya.
Penggratisan biaya diutamakan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu KIS/BPJS. Cukup menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Ini berlaku juga untuk layanan persalinan. Selain itu, mulai Januari 2019, pelayanan administrasi kependudukan yang semula terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), akan dikembalikan ke masing-masing kecamatan. ”Banyak terobosan lain, untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dan sudah melalui kajian secara mendalam,” ujarnya.
Sementara Ketua Pansus III DPRD NTB, H Makmun memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan yang diambil Pemda Lotim. Terlebih, kebijakan Bupati sejalan dengan upaya dewan udayana, dalam pembawasan Raperda pelayanan publik ini. ”Raperda disusun berdasarkan Undang-Undang, tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tentang reformasi birokrasi. Kami harapkan kebijakan pelayanan publik yang diterapkan daerah ini, masyarakat bisa mendapat kepuasan,” ujarnya singkat. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here