Beranda Headline Janji Jokowi Minta Segera Dituntaskan

Janji Jokowi Minta Segera Dituntaskan

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA BUTUH PERBAIKAN: Seorang pemuda tengah melintas di bangunan yang roboh sembari membawa foto Presiden RI, Joko Widodo.

MATARAM – Seorang Sosiolog, Musni Umar namanya meminta pemerintah pusat untuk tidak melupakan NTB yang sedang dalam masa rehabilitasi-rekonstruksi pascagempa. Sebab, munculnya bencana gempa di Palu Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng), dikhawatirkan akan mengabaikan korban gempa di Lombok-Sumbawa.

Pria yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta itu secara langsung mengunjungi korban gempa di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat kemarin. Dia sempat berdialog dengan masyarakat di Desa Mambalan yang terdampak gempa. Dari hasil dialognya, rektor ini baru mengetahui bahwa sangat banyak masyarakat yang belum tersentuh bantuan rumah yang dijanjikan oleh pemerintah pusat itu.

“Saya minta janji Presiden Jokowi untuk merekonstruksi bangunan yang rusak berat sebesar 50 juta, bangunan yang rusak sedang 25 juta dan bangunan yang rusak ringan 10 juta agar segera direalisasikan,” pintanya.

Dia mengatakan, NTB kurang beruntung dalam hal penanganan gempa. Pasalnya, di masa-masa awal bencana gempa melanda NTB, sejumlah donatur dari luar negeri tidak bisa masuk dengan alasan pemerintah masih mampu menanggulanginya. Namun faktanya, dua bulan pascabencana, masih banyak rumah yang hancur belum ada konstruksi lagi. Sementara bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, pemerintah pusat langsung siap menerima bantuan dari negara luar.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Mambalan Lalu Ahmad Heriadi mengatakan, di desa ini diperkirakan sekitar 60 persen masyarakat yang rumahnya rusak berat. Sisanya mengalami rusak ringan dan sedang. Namun pemerintah hingga kini, belum selesai melakukan pendataan terkait kerusakan rumah. Jumlah warga di desa ini 3.182 jiwa atau 885 kepala keluarga.
Meskipun banyak rumah yang rusak berat menurut penilaian pemerintah desa, namun hanya dua rumah saja yang dikategorikan rumah rusak berat oleh pemerintah berdasarkan hasil verifikasi. Itupun dana perbaikan yang berjumlah Rp 50 juta belum terisi di rekening penerima.

“Warga banyak yang komplain kemarin,” cerita dia. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here