Beranda Headline Pemerintah Persulit Korban Gempa di NTB

Pemerintah Persulit Korban Gempa di NTB

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA TGH Hazmi Hamzar

MATARAM – Tak hentinya pemerintah pusat mendapat protes dari wakil rakyat di DPRD NTB. Masalahnya, soal pemulihan pasca gempa bumi di Lombok dan Sumbawa. Menurut para wakil rakyat, pemeritah pusat terkesan mempersulit penyaluran bantuan perbaikan rumah warga korban gempa di NTB. Bahkan terlalu berbelit-belit.

Yang keras mempersoalkan ini, anggota Komisi II DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar. Dimana, ia melihat pemerintah berbelit belit disertai prosedur yang diterapkan untuk penanggulangan bencana panjang prosudurnya bahkan tidak jarang pemerintah masih saja berteori. Menurutnya, yang disebut penanggulangan bencana itu ketika masyarakat membutuhkan sesuatu seketika itu disiapkan pemerintah.
“Masyarakat butuh makan, maka makanan langsung disipakan begitujuga dengan ketika masyarakat butuh tempat tinggal, maka pemerintah dengan sigap membangun,” sentilnya, kemarin.
Atas prosudur yang panjang itu, harapan masyarakat menjadi sirna, sementara bantuan yang dijanjijkan masih belum ada kejelasan. Ini akhirnya persoalan yang dihadapi saat sekarang tidak terselesaikan, dan yang akan dihadapi kedepannya juga tidak jelas sehingga pada akhirnya penanganan bencana jatuhnya mengikuti pelaksanaan APBD.

Menurut Hazmi, saat sekarang ini keinginan masyarakat terdampak bencana untuk bangkit dari keterpurukan dengan didasari oleh kemampuan sendiri itu sangat besar. Hanya saja ketika diperhadapkan dengan persoalan biaya atau anggaran untuk membiayai alat berat sebagai alat merubuhkan rumah mereka, masyarakat tidak mampu melakukannya karena ketiadaan biaya.

“Sekarang ongkos merubuhkan rumah yang rusak akibat terdampak gempa itu mencapai angka 15 sampai 25 juta. Belum lagi kita bicara tentang kebutuhan anggaran lainnya,” sebutnya.
Atas kondisi itu, masyarakat seakan dipaksa bisa berdikari. Beda halnya ketika pemerintah menggratiskan alat beratnya tentu tidak akan membebani masyarakat.
Politisi PPP ini menegaskan, agar Pemerintah dapat bersikap transparan terkait dengan kesiapan anggaran yang dijanjikan sendiri oleh Presiden RI Jokowi sebesar Rp 50 juta per rumah. Dia mempertanyakan sampai sekarang bantuan stimulan itu belum jelas bahkan data hasil verifikasi yang dilakukan BPBD, baik untuk stimulan Rumah Berat, ringan dan sedang mencapai 4,4 triliun yang harus dicairkan pemerintah namun itupun belum ada kejelasna kapan.

“Kalau memang tidak ada uang, tidak ada bantuan, sebaiknya suruh masyarakat mencari sendiri biar jelas,” kritiknya.

Hazmi juga membandingkan dengan bantuan di Palu Donggala Sulawesi Tengah yang berdatangan dari mana-mana bahkan dari luar negeri terlihat bisa masuk. Namun hal itu berbeda dengan NTB, dimana isu yang berkembang bahwa NTB tidak membolehkan bantuan dari luar negeri dengan informasi itu tidak ada bantuan yang berdatangan saat saat ini.
“Itu isu yang berkembang di sana, kenapa banyak bantuan tidak bisa masuk, karena NTB disebut sebut tidak terima bantuan luar negeri,” katanya.
Menurut Hazmi, pemerintah harus bisa jujur sekarang menjelaskan apa adanya jangan sampai membuat masyarat menunggu yang nantinya kalau sudah kecewa maka mereka juga bisa marah. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here