Beranda Lombok Utara Legislatif Beri Ruang Bansos Hingga Rp 63 Miliar

Legislatif Beri Ruang Bansos Hingga Rp 63 Miliar

BERBAGI

KLU —DPRD Lombok Utara memberikan ruang kepada eksekutif untuk mengusulkan nilai dana bansos yang cukup siginifikan, hingga mencapai Rp 63 miliar pada APBD 2019 mendatang.
“Nanti Bansos itu sebagai dana pengganti Jadup melalui APBD,” ujar anggota Banggar DPRD Lombok Utara, Ardianto, kemarin.
Ia menjelaskan, dana sebesar Rp 63 miliar tersebut akan ditempatkan dalam nomenklatur Bansos dengan tidak meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Angka Rp 63 miliar itu diasumsikan berdasarkan kalkulasi pembagian dana sebesar itu kepada 73 ribu lebih kepala keluarga. Masing-masing kepala keluarga nantinya akan memperoleh Rp 10 ribu perhari, atau Rp 900 ribu per KK untuk tiga bulan.
“Sebagai anggota Banggar, saya dorong pemerintah untuk mengusulkan dana itu pada KUA PPAS RAPBD 2019. Sehingga bantuan langsung itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setelah masa transisi berakhir,” sambungnya.
Dimana dana bantuan jaminan hidup (Jadup) dari pemerintah pusat untuk warga korban gempa di Lombok Utara saat ini semakin tak jelas. Sehingga dikhawatirkan akan membuat warga kecewa sekaligus berharap. Apalagi, Kemensos melalui Dirjen Perlindungan dan Jamsos mengeluarkan instruksi kepada Pemda untuk tidak menjanjikan bantuan dana tersebut kepada warga.
Menyikapi hal itu, DPRD Lombok Utara menilai gejala tidak beres pada keuangan pemerintah pusat.
Sebab menurut Ketua Fraksi Hanura DPRD KLU ini, dana sebesar Rp 63 miliar tersebut terkesan besar untuk dialokasikan kepada masyarakat. Namun demikian, dana tersebut akan sangat berguna sebagai stimulan untuk memulihkan perekonomian warga setelah hunian tetap mereka terbangun.
Sementara untuk kepentingan jangka pendek, Ardianto sejatinya lebih mendorong pemenuhan kebutuhan logistik warga. Pasalnya alokasi dana untuk pembelian beras pada RAPBDP 2018 ini dialokasikan hanya Rp 949 juta. Dengan alokasi anggaran yang sedikit itu, ia khawatir pembagian kepada masyarakat tidak akan signifikan.
“Biar kita sekali-sekali berbuat untuk masyarakat dengan mengabaikan apa yang sudah dijanjikan. Toh kalaupun nanti bantuan dari pusat itu keluar maka akan lebih bagus lagi,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto menyampaikan nada yang sama. Dirinya setuju atas usul Bansos tersebut. Ia mendorong agar eksekutif menuangkan Bansos itu pada pengajuan draf KUA PPAS RAPBD murni 2019 mendatang.
“Silakan saja, kami sangat setuju jika untuk kepentingan rakyat,” cetusnya. (cr-dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here