Beranda Lombok Timur Ketika Bupati Lotim Minta Sejumlah Puskesmas Status BLUD

Ketika Bupati Lotim Minta Sejumlah Puskesmas Status BLUD

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA H Ashrul Sani

Puskesmas Bisa Dikelola Lebih Baik, Boleh Rekrut Tenaga Sendiri

Banyak gebrakan di sektor Kesehatan, yang menjadi kebijakan Bupati Lotim. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan status puskesmas, juga mengatasi stunting menjadi bagian prioritasnya.
MUHAMAD RIFA’I – LOTIM
USAI dilantik beberapa waktu lalu, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) telah memberikan penjabaran visi dan misinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim. Keduanya juga langsung membuat kebijakan per 1 Oktober lalu, yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu kebijakan yang bisa mengarah pada penurunan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah penurunan sewa toko di pasar tradisional yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sementara di sektor kesehatan, per 1 Oktober diminta semua puskesmas menggratiskan biaya pengurusan administrasi.
Sedangkan bagi para kaum hawa yang melahirkan di Puskesmas maupun di RSUD Selong, tidak boleh dipungut sepeser pun alias gratis. Ia tak ingin ada masyarakatnya melahirkan, terkendala soal biaya sehingga memilih proses persalinan sendiri di rumah.
Selain membebaskan masyarakat, tidak dipungut biaya dalam pengurusan administrasi di Puskesmas. Orang nomor satu di Lotim ini, juga menginginkan status puskesmas naik menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Salah satunya seperti puskesmas plus Aikmel, Puskesmas plus Keruak. Alasan menginginkan BLUD, agar Puskesmas bisa terkelola baik. Disamping itu, masyarakat yang menjalani proses rawat inap, tidak harus langsung ke RSUD. Artinya, Alat Kesehatan (Alkes) puskemas harus ditingkatkan, dan begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya.
Status RSUD sendiri agar menjadi pusat rujukan, harus naik kelas menjadi tipe B. Sebab selama ini, banyak pasien asal daerah ini, terpaksa dirujuk ke RSUD Kota Mataram, dan provinsi. Jika RSUD Selong sudah tipe B, maka tidak lagi perlu ada rujukan keluar Lotim. Dari itu, pihaknya dengan tegas menyatakan lelang jabatan RSUD Selong dibuka, dengan catatan dalam waktu setahun yang bisa membuat status RSUD masuk tipe B, dipersilakan ikut lelang jabatan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dalam menanggapi keinginan Bupati gratis biaya pengurusan administrasi baginya tidak masalah. Untuk gaji pegawai honorer di Puskesmas dan lainnya, bisa ditutupi dari sumber lain. Demikian juga keinginan status puskesmas BLUD, baginya tidak ada masalah.
Jika status BLUD, tentu tata kelola keuangan penuh di Puskesmas. Demikian juga boleh melakukan rekrutmen tenaga. Perubahan status BLUD ini, akan dilihatnya. Apakah nanti status BLUD penuh atau status BLUD sebagian.
“Boleh rekrutmen tenaga jika puskesmas sudah status BLUD. Tapi tetap kita lihat, sejauh mana kemampuan penerapan BLUD di Puskesmas,” kata H Asrul Ssani, Kepala Dikes Lotim. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here