Beranda Lombok Barat Lembaga Keuangan Didorong Beralih ke Sistem Syariah

Lembaga Keuangan Didorong Beralih ke Sistem Syariah

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA DISKUSI: Suasana diskusi peran OJK dalam perkembangan bank syariah di NTB yang berlangsung di Rumah Makan Ujung Landasan, kemarin.

LOBAR —Tingkat lembaga keuangan syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB), baru mencapai 9 persen. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yang baru mencapai 5 persen. Hal inilah yang terus didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga lembaga syariah bisa bersaing dengan konvensional.
Terdapat beberapa penilaian masyarakat yang diserap OJK terkait sistem bank syariah di NTB. Salah satunya, meski mengunakan nama syariah, namun implementasinya justru tidak menjabarkan sistem itu.
Bahkan Ketua Badan Pengawas dan Penegak Disiplin DPP Partai Gerindra, H Bambang Kristiono mendorong agar bank syariah di NTB untuk turun langsung ke masyarakat. Terutama sekali kepada para petani, yang dinilainya sangat berperan penting dalam suatu daerah. Sehingga perlu adanya intervensi dari semua pihak, termasuk pemerintah. “Persoalan permodalan, Bank NTB Syariah berangkat dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah memberikan instruksi, maka bank syariah akan menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar politisi Gerindra ini.
Menanggapi berbagai saran itu, Kepala Kantor OJK NTB, Farid Faleteha mengapresiasinya. Diakuinya lembaga syariah masih baru. Di tingkat nasional sendiri, lembaga syariah baru mencapai sekitar 5 persen. Sehingga ia memaklumi jika masih terdapat beberapa kelemahan. Perbaikan terus diupayakan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. “Kita akan terus bertahap memperbaikinya,” ujarnya.
Ia sedikit menyinggung lembaga keuangan syariah di Malaysia. Di Negeri Jiran itu, perkembangan lembaga syariah begitu pesat. Sebab adanya peran serta dari pemerintahnya yang turut mendukung. Meski demikian di Indonesia khusunya NTB, sudah mulai meningkat.
Setiap produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah atau bank terlebih dahulu harus memiliki izin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Memang yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bank syariah itu produk dan harga. Kita terus mendorong agar bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan yang bersaing dengan konvensional,” terangnya.
Meskipun kini sudah tidak ada perbedaan antara syariah dengan konvensional. Namun masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui produk dari bank syariah, akibat kurangnya sosialisasi.
Ditanya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Lobar, menurut Farid, syariah dapat masuk ke berbagai sektor. Hanya saja tidak ada unsur haram di dalamnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here