Beranda Praya Metro Kerembong Wakili Loteng

Kerembong Wakili Loteng

BERBAGI
TARNADI/RADAR MANDALIKA PERSENTASI: Kades Kerembong, Suhirmayadi mewakili Kades se-Lombok Tengah menjadi narasumber mengenai pengelolaan keuangan desa di hadapan BPK perwakilan NTB, Inspektorat NTB dan Loteng, di Aula Inpektorat Loteng, Selasa (2/10).

Presentasikan Wujud Pengelolaan Keuangan Desa

JANAPRIA—Mulai tahun ini, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan NTB ikut melakukan pengawasan dan audit pengelolaan keuangan di desa. Sebagai langkah awal, Senin (1/10) lalu, BPK menunjuk 10 desa sebagai sample untuk diaudit dari 127 desa di Lombok Tengah. 10 desa tersebut yakni Desa Pengengat, Mangkung, Montong Terep, Darmaji, Puyung, Kerembong, Montong Sapah, Pejanggik, Gapura dan Beleka. Dari 10 desa ini, BPK meminta satu desa yakni Desa Kerembong sebagai perwakilan untuk mempresentasikan wujud pengelolaan keuangan desa secara umum.
Kades Kerembong, Suhirmayadi dalam persentasinya menyampaikan, secara umum keterlibatan BPK perwakilan NTB ini sangat diapresiasi oleh desa di Loteng. Sebab regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan desa setiap saat berubah-ubah. Selain itu, persepsi regulasi juga kerap disoal sejumlah Pemdes. Akan tetapi, jika dirinya melihat sistem pengelolaan keuangan desa di Loteng, sudah berjalan cukup bagus. Namun di sisi lain masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban penggunaannya.
“Dalam persentasi itu saya sampaikan demikian melalui power point. Dan itu saya contohkan apa yang kami jalankan di Desa Kerembong,” ungkapnya.
Suhirmayadi menambahkan, dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan di desanya selalu berpegang terhadap regulasi. Terhadap itu semua, model dan azas pengelolaan keuangan tersebut juga menjadi pegangan utama pihaknya. Mulai dari azas transparansi dengan menyampaikan rincian APBDes di kantor desa maupun di setiap program pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya, azas akuntabilitas pengadministasian, pembangunan yang partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
Oleh karena itu, ketika dirinya ditunjuk oleh Pemkab sebagai sample pemeriksaan BPK, dirinya tidak terlalu ambil pusing. Karena sejak awal sudah berjalan sesuai dengan regulasi dan pedoman pengelolaan yang ada.
“Insya Allah kita akan pertahankan sistem dan azas pengelolaan keuangan desa yang baik ini. Syukur juga BPK dan Inspektorat bermitra untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan administrasi dan fisik yang sifatnya membina desa,” ungkapnya. (tar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here