Beranda Praya Metro Makin Ketat, Kades Harus Hati-hati!

Makin Ketat, Kades Harus Hati-hati!

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA Lalu Aswatara

PRAYA – Inspektur Inspektorat Lombok Tengah (Loteng), L Aswatara mengingatkan kepada kepala desa (Kades) untuk tertib dalam merealisasikan kebijakan anggaran. Selain itu, Kades juga diminta tidak arogan dalam mengelola anggaran, semua harus sesuai dengan kaedah yang sudah tetapkan.
Aswatara menyampaikan, pemerintah desa saat ini harus lebih hati-hati dalam penggunaan dana desa. Bila sebelumnya aparat seperti polisi dan Kejaksaan kewalahan menangani kasus desa, namun mulai tahun ini mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami sudah ada Mou untuk melakukan audit dana desa (DD). Sehingga dengan itu pengawalan anggaran itu akan semakin ketat,” tegasnya kepada media.
Aswatara menyampaikan, kewenangan mereka ikut memeriksa dana desa sesuai dengan surat Mendagri. Inti dari surat tersebut, Inspektorat setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan penggunaan DD, hingga kepada pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu biasanya bila terjadi temuan akan ada dua jenis. Berupa administratif dan penyimpangan penggunaan keuangan.
“Kalau temuan administratif maka pembenahan biasanya bersifat terkait manajerial. Namun, bila temuan termasuk dalam penyimpangan, maka akan ada ketentuan seperti pengembalian dana dan lain-lain,” jelas dia.
Sehingga dengan adanya aturan itu, pihaknya melakukan pemeriksaan penggunaan DD bisa dilakukan pertriwulan sesuai dengan turunnya DD. Namun, seiring kondisi di lapangan, dimana dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat itu belum tentu bisa cair tepat waktu, maka pemeriksaan bisa dilakukan penyesuaian.
“Pemeriksaannya sesuai dengan jadwal turunnya DD dan juga selesainya pemanfaatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya berharap dengan pengawasan ketat dari aparat ini, akan membuat Kades untuk berpikir dua kali bila ingin melakukan penggelapan DD.
“Kami harapkan pembangunan akan semakin merata,” harapnya.

Belum lama ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Jalaluddin mengaku bersyukur atas keterlibatan pihak BPK dalam pemeriksaan penggunaan DD. Terlebih, informasinya tidak hanya dilakukan di Loteng saja, namun ke depan akan menyasar seluruh desa di Indonesia.
“Tidak masalah, itu bagus,” kata Jalal. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here