Beranda Mataram Bawaslu Terkendala SDM untuk Pengawasan

Bawaslu Terkendala SDM untuk Pengawasan

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Itratip

MATARAM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai mengeluhkan terkait pengawasan untuk Pemilu Nasional 2019 mendatang. Bawaslu mengaku memiliki keterbatasn Sumber Daya Manusia (SDM) alias personel. Hal itu menjadi kendala klasik dalam memaksimalkan pengawasan. Di tingkat desa saja, hanya ada satu Panwaslu Lapangan yang akan mengawasi kampanye peserta pemilu dengan calon anggota legislatif cukup banyak. Sementara ditingkat kecamatan hanya diisi tiga orang Panwaslu Kecamatan dan di kabupaten baru lima anggota komisioner.
“Ini jadi kendala sejak dulu, klasik memang,” aku Ketua Bawaslu NTB Divisi Organisasi dan SDM, Itratip kemarin di Mataram.
Hal yang menjadi kendala juga, kata Itratip, masyarakat masih pasif terhadap kehidupan politik. Sebetulnya, ia berharap masyarakat menggunakan hak politik. Tidak hanya saat mencoblos saja, tetapi bagaimana ikut mengawasi tahapan. Termasuk diharapkan masyarakat berani melaporkan ketika ada pelanggaran yang dilakukan salah satu peserta pemilu.
Itratip mengaku ada contoh ketika satu peristiwa dilaporkan oleh masyarakat. Tetapi ketika mau ditindaklanjuti, warga itu tidak mau dijadikan saksi. Itui juga jadi kendala, padahal setiap laporan yang masuk pasti ditangani dengan baik oleh Bawaslu. “Mereka tidak mau jadi saksi juga jadi kendala akhirnya,” katanya.
Itratip mengaku, tantangan Bawaslu pada pemilunas tahun mendatang sangat beragam. Dikarenakan jumlah peserta pemilu cukup besar. Hal itu bisa dilihat dari 16 parpol dengan masing masing calon yang dimiliki baik di tingkat kabupaten, provinisi dan pusat. Pengawasan peserta partai itu belum belum termasuk tim kampanye capres dan cawapres serta pemilihan DPD dapil NTB.
Pada pengasawan kali ini yang dinilai rawan atau riskan terjadi pelanggaran yaitu, terkait ketaatan peserta pemilu mengikuti jadwal kampanye yang sudah ditetapkan KPU. Kemudian mengikuti aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang bisa saja dipasang di lokasi yang dilarang, atau di luar lokasi yang ditentukan. Kemudian tindakan money politik dan terakhir mengawasi pergerakan isu kampanye di media sosial.
Untuk yang terakhir kata Itratip, ketentuannya peserta pemilu hanya boleh punya 10 akun setiap aplikasi medsos. Kalau misalnya satu peserta kampanye memilki 10 akun di media sosial dikalikan sekian jumlah mereka yang banyak , entu membutuhkan kecermatan dalam pengawasan oleh Bawaslu sendiri.
“Ini tugas berat Bawaslu kabupaten/kota khususnya,” kata dia.
Bawaslu provinsi sebetulnya tidak mempunya wilayah, karena pergerakan kampanye peserta pemilu ada di desa atau di kampung. Sehingga hal ini menjadi tantangan Bawaslu kabupaten/kota yang harus dihadapi. Terkecuali, mereka berkampanye di satu desa namun bersurat ke Bawaslu provinsi. Tentu Bawaslu pun ikut mengawasi meski kerjasama dengan Bawaslu daerah setempat.
Untuk itu, Bawaslu NTB menekankan sejak awal disetiap Bimtek atau rakor dan momen penerimaan materi lainnya, agar jajaran Bawaslu kabupaten sampai pengawas tingkat lapangan bekerja secara maksimal. Meningkatkan koordinasi dengan pihak masyarakat yang punya atensi terhadap pelaksanan pemilu, sehingga sejak awal pelanggaran pemilu bisa dicegah.
Itratip juga menyinggung soal indeks kerawanan yang tergolong tinggi di Lombok Timur, seperti yang disampaikan Bawaslu RI agar Bawaslu Lotim betul betul melakukan pengawasan secara ketat. Data yang disampaikan Bawaslu RI, harus menjadi atensi khusus indikator variabel apa saja yang ada di dalamnya. “Ini salah satu contoh saja. Tapi yang jelas kita juga minta SDM Bawaslu daerah lain juga maksimal bekerja,” pungkasnya (cr-jho/r3)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here