Beranda Lombok Utara Tsunami Palu dan Donggala Mesti Jadi Pelajaran

Tsunami Palu dan Donggala Mesti Jadi Pelajaran

BERBAGI

KLU —Jangan berpikir Lombok tidak akan pernah tsunami. Peristiwa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah harus jadi pelajaran. Terlebih Lombok merupakan daerah rawan.
Masih ingat, betapa paniknya warga mendapat peringatan dini tsunami saat gempa 7,0 SR, 5 Agustus lalu. Warga lari berhamburan, kebingungan mencari tempat aman.
Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogjakarta Eko Teguh Paripurno menjelaskan, pemicu tsunami berupa patahan lempeng bumi sekarang ada di wilayah selatan Pulau Lombok. Sehingga wilayah Pantai Kuta, Sunut, Blongas, dan lainnya berhadapan langsung dengan daya penyebab tsunami.
Tapi bukan berarti wilayah barat Pulau Lombok bebas tsunami. Tsunami bisa saja mengarah masuk lewat selat Lombok dan menghantam Lombok bagian barat. Selat menurutnya menjadi ruang atau jalan bagi tsunami menyebar. Sehingga Mataram dan Senggigi bisa terkena tempias tsunami.
Dari sisi topografi, meski wilayah selatan berhadapan langsung dengan pemicu tsunami, tapi diselamatkan dengan banyaknya bukit. Bukit-bukit di sepanjang pantai menjadi lokasi aman untuk evakuasi. Sementara Lombok bagian barat seperti Senggigi, Mataram merupakan wilayah landai.
”Dari sisi risikonya, lebih besar di sini (Mataram dan Lombok Barat),” ungkap Eko, kemarin.
Menjadi pertanyaan mendasar, apakah tata ruang wilayah NTB, Mataram dan Lombok Barat sudah adaptif dengan bahaya tsunami. Bila belum, sekaranglah waktunya mempersiapkan semuanya sebelum terlambat.
Pemerintah perlu membuat delineasi daerah rawan tsunami. Kemudian dibuat jalur-jalur evakuasi.
Khusus Lombok bagian barat, lanjut Eko, jalan evakuasi dibuat tegak lurus karena daerahnya landai. Itu untuk mempermudah proses evakuasi. Berbeda dengan wilayah selatan yang dilindungi banyak bukit. Bukit-bukit dekat pantai itu bisa dimanfaatkan untuk evakuasi.
Masalahnya, kini bukit dirusak untuk pembangunan villa dan hotel. Dan ini, kata Eko, sebagai pertanda serius bahwa bahaya sedang mengancam. ”Berarti kita sedang menambah risiko tsunami untuk wilayah itu,” ungkap pengurus Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) itu.
Eko menyarankan, mumpung ada waktu, pemerintah daerah harus memperbaiki rencana tata ruang. Terutama yang terkait tata kelola evakuasi. Pengurangan risiko bencana melalui perencanaan kontinjensi. ”Kalau belum, itu harus dilakukan,”ujarnya.
Untuk pantai yang punya banyak bukit, pemerintah harus memanfaatkan bukit tersebut sebagai tempat evakuasi. Ditata dengan baik agar ketika terjdi tsunami warga tidak kesulitan. ” Jadi jangan dirusak,” pesannya.
Untuk pantai dengan wilayah landai, cara sederhana membuat delineasi rawan tsunami adalah, delineasi 3 meter, 6 meter, 9 meter, 10 meter, dan di atas 11 meter. Kemudian dijelaskan, warga yang berada di delineasi 3 meter adalah paling berbahaya dan pertama kali akan terkena tsunami.
Delineasi 6 meter dan delineasi 9 meter masih berbahaya, delineasi 10 meter sudah aman, dan kalau sudah berada di ketinggan 20 meter berarti tidak perlu takut lagi. ”Pemerintah harus memfasilitasi orang menyelamatkan diri, yang berada di delineasi tiga meter agar sampai delineasi di atas 10,” katanya.
Lokasi untuk mencapai ketinggian ideal bisa berjarak 100 meter, bisa juga lebih jauh. Maka harus juga diperhatikan luas jalan evakuasi. Disesuaikan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Meski ada jalur evakuasi, tapi bila jalannya sempit, akan percuma. “Jangan hanya bilang sudah ada jalur evakuasi, tetapi ternyata tidak cukup jalan itu,” ujarnya.
Pemerintah diharapkan berhenti bepikir permisif, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Tidak perlu takut turis lari ketika zona itu dinyatakan rawan tsunami.
Justru sebaliknya, harus dinyatakan bahwa hotel A berada di daerah rawan tsunami, pantai ini rawan tsunami, dan seterusnya. Sehingga semua bisa mengantisipsi bila terjadi bencana. ”Tapi justru kita merasa lebih baik wisatawan tidak tahu dibanding kalau ada apa-apa. Kita akan jadi juru bunuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk wilayah perkotaan, gedung-gedung tinggi bisa menjadi tempat evakuasi. Tetapi harus dipastikan gedung tersebut juga kuat dan tahan gempa. Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB H Muhammad Rum mengakui, NTB belum melakukan upaya mitigasi struktural seperti itu. Semua pihak seolah terlena, urusan bencana hanya fokus pada penanganan darurat saja. ”Belum pernah kita berpikir mitigasi struktural,” ungkapnya.
Perlu ada upaya bersama semua pihak untuk hal ini. Misalnya daerah pantai yang landai seperti Mataram, bagunan-bangunan seperti mal dan hotel harus tahan gempa. Sehingga bisa dijadikan tempat evakuasi saat tsunami terjadi.
Rum mengungkapkan, pembangunan di NTB selama ini belum berpikir sejauh itu. Pemerintah dan pihak swasta lupa, tidak pernah memperhatikan aspek kebencanaan saat membangun.
Misalnya, ketika hendak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ia meminta agar instansi berwenang konsultasi dengan BPBD untuk pertimbangan kebencanaan. Sebab sangat bahaya bila banyak bangunan bertingkat tapi tidak memenuhi standar tahan gempa.
Dengan gempa Lombok, serta tsunami di Palu, diharapakan jadi pelajaran bersama. Mengubah mindset semua agar lebih antisipatif. Sebab, NTB berada di wilayah rawan bencana. ”Perencanaan (pembangunan) harus berbasis mitigasi bencana. Karena kita hidup di daerah bencana,” tandas Rum. (ili/lpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here