Beranda Headline Desak Tetapkan Status jadi Bencana Nasional

Desak Tetapkan Status jadi Bencana Nasional

BERBAGI
AHMAD ROHADI/RADAR MANDALIKA Fadli Zon

KLU – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kemarin mengunjungi korban gempa dan Kantor Darurat DPRD Lombok Utara. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ini, dirinya melihat masih banyak PR pemerintah yang belum dituntaskan dalam masa pemulihan bencana gempa Lombok saat ini. Oleh karena itu, dirinya pun mendesak agar bencana gempa Lombok ini ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Sejak awal saya mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan saja status bencana Lombok ini,” tegasya usai diskusi dengan Anggota DPRD Lombok Utara.
Fadeli berpendapat saat ini, pemerintah tidak perlu gengsi untuk meminta bantuan negara luar, persoalan khawatir menganggu pariwisata dan sebagainya yang menjadi alasan tentu bukan menjadi jawaban yang pas untuk menolak status bencana menjadi nasional. Karenanya kata Fadli, jika status bencana menjadi nasional maka penanganan lebih mudah dan negara lain dapat membantu sehingga proses recovery pun dapat berjalan lebih cepat.

“Sekarang pun kalau pemerintah mau menetapkan status bencana Lombok menjadi nasional, saya rasa masih bisa,” bebernya.

Pemerintah saat ini harus bergerak cepat dalam menangani persoalan yang menimpa masyarakat banyak, untuk membantu jangan menunggu persyaratan yang birokratis. Tentunya semua bisa diatur dengan baik jika pemerintah serius dan fokus untuk pemulihan bencana yang menimpa Lombok maupun Donggala, dan Palu Sulteng saat ini.

“Saya juga mendengar bahwa yang sudah menerima bantuan stimulan dari pemerintah pusat untuk rumah rusak berat di KLU, baru 1.400 kepala keluarga, sementara yang terdampak puluhan ribu KK, lebih-lebih soal Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan saya dengar dari masyarakat sama sekali belum ada yang menerima kan ini lamban,” sentilnya.

Dia menerangkan, dengan kondisi yang ada saat ini pemerintah harus berpikir cepat jangan membuat peraturan yang justru meribetkan masyarakat, persoalan juklak juknis dalam pemberian bantuan stimulan ini dirasanya lebih baik diserahkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten karena mereka yang lebih paham dalam menangani proses penganan di daerah.

“Sekarang kita sedang dalam pembahasan anggaran di pusat, secara spesifik proses penanganan rehabilitasi di NTB akan kita tanyakan nanti ke pemerintah,” janjinya. (cr-dhe/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here