Beranda Headline BPK Audit 10 Desa di Loteng

BPK Audit 10 Desa di Loteng

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA PEMERIKSAAN: Sejumlah Kades dan perangkat desa lain saat menunggu tim BPK di kantor bupati, kemarin.

PRAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB, melakukan audit di 10 desa di Loteng. Ini akan dilakukan selama sebulan atau 30 hari kedepan.
Audit dilakukan bagi 10 desa ini akan dijadikan sampel oleh BPK. Adapun desa-desa yang diaudit itu, Desa Pejanggik, Pandan Tinggang, Gapura, Pengengat, Beleka, Kerembong, Mangkung, Puyung, Dermaji dan Desa Kopang Rembiga.
Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aswatara menjelaskan, audit akan dilakukan terhadap Laporan Keuangan anggaran desa (DD) tahun 2017 hingga semester tahun ini.
“Kalau memang ada unsur kerugian negara ditemukan, itu harus dikambalikan dengan batas waktu 60 hari setelah keluar hasil pemeriksaan,” tegasnya di kantor bupati, kemarin.
Aswatara menjelaskan, saat dilakukan pemeriksaan, BPK akan memeriksa dari tata kelola keuangan, kepatuhan desa dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana sistem pengendalian internal di desa. Sehingga, semua desa yang akan diambil sampel baru dilakukan MoU Inspektorat dengan BPK.
“Tapi BPK tetap akan didampingi juga oleh kita,” ceritanya.
Sebenarnya, BPK melakukan pemeriksaan tidak akan mencari-cari kesalahan Kades. Tetapi pemeriksaan itu dilakukan bersifat membina, agar semua desa bisa memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Semua dasa akan dapat giliran untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK,” bebernya.
Aswatara menegaskan, sebenarnya BPK mulai turun karena sudah ada kerja sama di pusat. Antara BPK dengan Inspektorat. Itu dilakukan untuk memastikan seluruh dana tersalurkan sesuai dengan peruntukannya. Sebab, dana desa yang disalurkan ke desa sangat besar dan rentan untuk disalahgunakan. Dana tersebut terdiri dari DD, ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah.
“Dana desa itu, harus dipertanggungjawabkan terutama neraca keuangan penggunaan anggaran dan realisasi anggaran,” sebut dia.
Oleh karena itu, dengan sudah dilakukan audit oleh BPK, pihaknya mengharapkan Pemdes untuk lebih transparan dan menggunakan aturan dalam mengerjakan segala program desa.
“Pengawalan sekarang semakin ketat. Bukan hanya dari BPK saja. Tapi kejaksaan, polisi dan dinas terkait,” tuturnya.

Sementara itu, Kades Mangkung Lalu Samsul Rijal menyampaikan, mulai pukul 09.00 Wita, ia bersama Sekdes dan Bendahara desa sudah menyiapkan berkas laporan keuangan berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), untuk diserahkan kepada tim BPK.
“Iya, tidak hanya desa kita saja yang diperiksa oleh tim BPK,” katanya saat dihubungi. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here