Beranda Headline Akademisi Minta Gubernur Evaluasi OPD

Akademisi Minta Gubernur Evaluasi OPD

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA Zainal Asikin

MATARAM – Untuk sekian kalinya, publik menyampaikan harapan besar kepada Gubernur NTB yang baru, Zulkieflimansyah. Agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintahan provinsi ditempatkan sesuai dengan kapasitas di bidangnya, jika NTB mau berubah dan maju.

Kali ini komentar keras datang dari guru besar Universitas Mataram (Unram), Zainal Asikin. Asikin berpendapat, Zul-sapaan akrab Gubernur itu agar bisa melakukan evaluasi. Serta menempatkan kepala dinas sesuai dengan kemampuannya. Asikin berpendapat kepala dinas agar lebih diutamakan profesionalisme dan keterwakilan gender. Zul harus bisa menempatkan orang sesuai keahliannya. “Itu bisa dijaring melalui fit and proper test yang obyektif,” kata Asikin kemarin di Mataram.
Dua leading sektor seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendidikan agar orang-orangnya diganti. Perencanaan pembangunan, kata dia akan menentukan arah pembangunan lima tahun NTB. Selama ini, Asikin melihat Bappeda masih diduduki oleh orang yang tidak berpengalaman di bidang perencanaan. Begitu juga dengan sektor pendidikan yang juga menurutnya, masih diduduki oleh orang yang juga belum berpengalaman.
Pendidikan harus diurus oleh mereka yang paham pendidikan, jangan orang yang tidak paham. Menurut Asikin, Gubernur harus melihat latar belakang pendidikan serta track record-nya. “Bapedda misalnya. Berikan yang master perencanaan pembangunan. Pendidikan berikan pada yang berlatar pendidikan,” saran Asikin.
Menurut Askin, dalam menempatkan kepala dinas supaya tidak sekali-kali melibatkan kepentingan organisasi masyarakat (Ormas). Sebab, ormas tidak ada hubungannya dengan urusan birokrasi. Apalagi sampai harus ikut berkepentingan. Artinya, ormas diurus sesuai ranahnya. Sementara OPD diurus oleh orang yang memang mumpuni secara kapasitasnya. “Nggak ada kepentingannya ormas ikut ikutan masalah birokrasi,” tegasnya.
Jika masih terjadi ada kesan mementingkan satu ormas tertentu yang akan ditempatkan untuk urusan pemerintahan tertentu, maka Gubenur yang baru diharapkan bisa mengakhiri kebiasaan itu. “Itu harus diakhiri,” tegasnya.
Diketahui, akhir akhir ini Gubernur terus didesak agar bisa mengkocok kepala OPD lingkup Provinsi NTB. Mereka menilai, orang-orang yang duduk sebagai kepala dinas selain karena sudah lama, juga sebagian dari mereka dinilai tidak berkompeten di bidangnya.
Selain dari unsur akademisi Unram, harapan serta permintaan yang sama datang dari wakil rakyat Udayana. Mereka juga mendesak Gubernur baru agar bisa mengevaluasi kepala OPD, terutama mereka yang tidak pernah bisa mencapai target visi misi daerah. Sesuai termaktub di Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah sebelumnya. (cr-jho/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here