Beranda Headline Dewan Sebut Perlakuan ke Honorer Tak Adil

Dewan Sebut Perlakuan ke Honorer Tak Adil

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA DEMO: Aksi long march ratusan honorer di kantor Pemkab Lobar menuntut mendapat status CPNS, beberapa waktu lalu.

LOBAR —Nasib tenaga honorer katagori 2 (K2), mendapat perhatian kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar). Terbenturnya usia maksimal untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, memupuskan harapan honorer menjadi PNS. Jika melihat masa pengabdian, para honorer itu sudah lama berdedikasi. Di mata kalangan dewan, hal itu tidak adil.
Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam sangat mendukung aspirasi para honorer. Sebelumnya, honorer melakukan demo dengan aksi long march di kawasan perkantoran Pemkab Lobar beberapa waktu lalu. “Kami di DPRD Lobar mendukung 100 persen saudara kita tenaga honorer K2 agar masuk CPNS,” ujar Multazam, kemarin.
Pengumpulan tanda tangan dukungan dari seluruh anggota fraksi di DPRD Lobar atas aspirasi honorer itu, menjadi salah satu upaya yang ditempuh legislative. Nantinya tanda tangan itu disampaikan ke anggota DPR RI melalui fraksinya masing-masing. Untuk selanjutnya disuarakan di tingkat pusat.
“Mudahan-mudahan teman-teman yang duduk di DPR RI bisa menyampaikan secara kelembagaan di instansi terkait di pusat,” harapnya.
Diketahui, Badan Kepagawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar sudah mengeluarkan jatah formasi CPNS tahun 2018. Dari 129 formasi, 37 diantaranya untuk tenaga eks K2.
Jumlah itu dinilai kalangan dewan sangat kecil. Dibandingkan jumlah honorer di Lobar mencapai ratusan orang lebih.
Politisi Partai Nasdem ini menyarankan para honorer menolak formasi khusus itu. “Kalau memang kompak ditolak saja kuota yang 37 ini, biar aksinya semakin kuat kalau mereka menuntut diangkat menjadi CPNS,” saran pria asal Kecamatan Batulayar ini.
Langkah itu menjadi opsi dewan bisa memperjuangkan ke pusat. Sebab jika daerah yang berjuang akan terbentur dengan regulasi dan kebijakan di daerah. Terlebih Lobar tengah berjuang untuk kembali memulihkan kondisi paska gempa bumi. Dampak gempa itu sangat dirasakan mempengaruhi semua hal. Seperti jalannua roda pemerintahan, maupun sektor pendapatan pajak, retribusi dan lain sebagainya.
Ddiungkapkan Multazam, tahun 2017 lalu DPRD Lobar memang sudah menyisihkan anggaran miliaran rupiah untuk pengangkatan honorer sekolah menjadi honorer daerah (Honda). Karena sesuai Keputusan Presiden memang tidak diperbolehkan mengangkat honorer daerah, kecuali diberikan gaji sesuai kemampuan daerah. “Itu tidak diambil dari APBN. Karena untuk pengangkatan tenaga Honda harus melihat anggaran yang tersedia di daerah sendiri,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muhlis Ibrahim menganggap wajar tuntutan para honorer itu. Ia juga menilai adil dan tidak ada penghargaan yang diberikan kepada para honorer. Padahal sudah mengabdi hingga bertahun-tahun. “Masa kerja mereka ada yang lebih dari 20 tahun. Kalau pengangkatan guru honorer dan K2 dibatasi usia, seolah-olah tidak memberikan penghargaan pada mereka yang sudah punya jasa yang banyak,” ujar politisi PKB ini.
Peran guru honorer bagi pendidikan sangat penting. Mengingat jumlah guru PNS belum ideal dibandingkan honorer pada satu sekolahnya. Kalau hanya mengandalkan guru PNS, akan berdampak pada pembelajaran di sekolah. “Ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga tidak mengangkat PNS guru dari formasi umum. Tetapi lebih memperhatikan mereka (honorer) yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” tandasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here