Beranda Headline Dewan Minta Kepala OPD Dievaluasi

Dewan Minta Kepala OPD Dievaluasi

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA Lalu Wirajaya

Tidak Setuju Adanya Rekomendasi Ormas

MATARAM – Wakil Ketua DPRD NTB, L Wirajaya meminta kepada Gubernur NTB, Zulkieflimasnyah untuk mengevaluasi kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi. Kata Jaya, ini dilihat masih banyak persoalan sementara tidak semua kompetensi yang dimiliki kepala OPD itu mumpuni kinerja mereka. Buktinya, ada juga yang belum bisa mencapai target ataupun kinerja mereka masih di 80 persen. Catatan itu harus dijadikan rujukan gubernur baru untuk bisa mengevaluasi anak buahnya di bawah.
Wirajaya tidak menyebutkan leading sektor mana, namun secara pribadi ia meyakini gubernur bisa melihat sendiri siapa saja kepala dinas yang perlu dikocok meski nantinya evaluasi akan dilakukan bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), dengan tujuan bagaiaman memaksimalkan roda pemerintahan.
Politisi Gerindra ini, secara umum menyampaikan persoalan NTB yang belum bisa teratasi. Misalanya, Indeks Prestasi Manusia (IPM) tidak lepas dari pengaruh sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya. Maslah lain kata dia, angka kemiskinan terlebih pasca gempa yang melanda baik di Lombok dan Sumbawa tentu secara langsung menimbulkan angka kemiskinan yang meningkat serta pengangguran yang tinggi di NTB. Masyarakt NTB masih belum merasakan perluasan lapangan kerja yang bisa mereka akses.
“IPM tentu menjadi prioritas tetapi masalah kemiskinana pengguram masalah yang belum tuntas selama ini,” tegas dewan Dapil Lombok Tengah itu.
Ia melihat visi-misi gubernur dalam rangka memaksimalkan lapangan kerja cukup tinggi. Namun hal itu tidak lepas dari persoalan leading sektor yang membidangi hal tersebut, seperti Dinas Tenaga Kerja. Catatan tersebut menurutnya, harus menjadi sorotan evaluasi pemerintah yang baru. Untuk menentukan komposisi kepala dinas harus dilihat dari kompetensi dibidangnya. Jangan hanya sekadar mengakomodir namun tidak mampu sebab akan menambah persoalan baru di NTB.
“Saya tidak setuju kalau selama ini ada kesen jadi kepala dinas karena rekomendasi ormas,” sentilnya.
“Pak gubernur harus betul-betul mengevaulasi kepala OPD,”pintanya.

Sementara itu anggota DPRD lainnya, Johan Rosihan menyampaikan bahwa mutasi, promosi dan sejenisnya tidak boleh lagi ada pungli seperti terdengar selama ini. Kalau masih ada seperti itu, pihkanya memastikan itu bukan gaya pemerintahan sekarang bahkan kalau perlu dilapor jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
“Ini pernyataan dari kami selaku partai pengusung,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu terpisah.
Johan juga menegaskan, sudah bukan zamannya lagi ada rekomendasi ormas tertentu agar bisa menduduki jabatan sebagai kepala dinas. Gubernur baru harus kerja profesional karena pemerintah sekarang ini, punya mimpi besar dan juga luar biasa karenanya harus didukung oleh birokrasi yang luar biasa juga.
“Kalau masih main rekom seperti itu, maka dia masih punya cacat secara mental dan tidak bisa kita ajak bekerja yang luar biasa,” tegas Johan.
Senada soal IPM NTB, Johan juga miris melihat IPM yang masih berada diurutan 29. Ini pertanda kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus dievaluasi. Selain itu pada leading sektor pariwisata dilihatnya belum ada konsep yang jelas. Tidak cukup kemajuan pariwisata dilihat dari angka kunjungan setiap tahun. Dengan potensi NTB seharusnya didukung dengan pengembangan konsep pariwisata yang brilian.
“Dua hal itu jadi catatan serisu,” katanya.

Dalam waktu dekat ini, kata Johan baiknya menyarakan agar gubernur baru fokus terlebih dahulu menyelsaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan semua indikator pembangunan yang diinginkan. Setelah itu, baru dicari orang –orang yang bisa mengerjakan atau mengkoordinasikan sukses pencapaian indikator dimaksud. Bila perlu masing-masing kepala OPD membuat kontrak terhadap kemampuan capaian indikator NTB Gemilang pada masing-masing tulisannya yaitu, kontrak antara gubernur dengan kepala OPD terhadap kemampuan untuk mencapai indikator pembangunan di OPD masing-masing jika dalam sekian tahun tidak bisa dicapai, konsekuensi mundur atau diganti.
“Sehingga setiap kepala OPD tahu fokus apa yang dikerjakan,” tutupnya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here