Beranda Lombok Barat Disnaker Bantu Keluarga TKI

Disnaker Bantu Keluarga TKI

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Rusditah

LOBAR —Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) menyiapkan program untuk membantu penanganan TKI. Dari saat berangkat menjadi TKI, maupun telah berhenti. Termasuk mengangkat perekonomian keluarga mantan TKI.

Kepala Disnaker Lobar, Rusditah mengaku akan menggandeng Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Rencananya, keluarga TKI yang ditinggalkan merantau akan diberdayakan. Salah satunya dengan membantu mengatur manajemen keuangan keluarga TKI dengan membuka usaha produktif. “Kedepan kami akan bekerjasama dengan PJTKI yang ada di Lobar untuk pemberdayaan keluarga TKI ini,” ujarnya, kemarin.
Diakui, tak jarang hasil jerih payah selama menjadi TKI tak begitu banyak ketika sudah kembali ke Indonesia. Kurang baiknya manajemen pengelolaan uang menjadi penyebabnya. Hal ini yang menjadi fokus dari program Disnaker kedepannya. Dengan keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Disnaker juga akan memberikan pelatihan kepada TKI. Sehingga, para TKI dapat membina istri, suami, anak atau keluarga TKI yang ditinggalkan untuk manajemen keuangan yang diperoleh TKI selama bekerja di negeri orag.
“Kita ingin menghidupkan perekonomian melalui keluarga TKI yang ditinggalkan. Pengalaman selama ini, para TKI pergi dan dilepas begitu saja. Sehingga uang yang diperoleh i hasil menjadi TKI habis dan tidak terarah pemakaiannya,” jelas mantan Camat Lingsar ini.
Bekerjasama dengan PJTKI, akan diatur cara menyisihkan uang yang dikirim TKI. Apakah dipergunakan untuk membuka usaha maupun lainya. Sebagai pengikat kerjasama, MoU dengan PJTKI akan dipersiapkan. Jika perkembangan kedepan dirasa bagus, Disnaker siap memperkuatnya dengan Peraturan Bupati (Perbup). Agar ada ikatan emosional masyakarat. Rencana ini pun sudah dibicarakan dengan beberapa PJTKI.
“Mereka bersedia membantu memberdayakan keluarga TKI sebagai imbal balik, bentuk perhatian terhadap para TKI,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Disnaker akan mencoba membuat MoU dengan beberapa PJTKI, serta beberapa kelompok TKI. Barulah dibentuk regulasi yang pasti. Selain akan ada koordinasi dengan OPD terkait, seperti Dinas Koperasi, dan Dinas Perindag dalam menyiapkan bantuan alat. Maupun modal yang diperlukan oleh keluarga TKI. “Kedepan kita juga mendorong lembaga pelatihan swasta untuk memberikan pelatihan,” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here