Beranda Headline Pemerintah Harus Introspeksi Diri

Pemerintah Harus Introspeksi Diri

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Lalu Wirajaya

Buntut Marak Kasus TKI Dideportasi

MATARAM – Wakil Ketua DPRD NTB, L Wirajaya mendesak pemerintah untuk introspeksi diri dengan kasus TKI bermasalah yang dideportasi dari negara luar. Dimana, mayoritas warga NTB yang dideportasi dari negara Timur Tengah dan Malaysia.

Wirajaya mengaku prihatin dengan data yang dikeluarkan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan (BP3TKI) Mataram baru-baru ini. Tercatat jumlah yang dideportasi sebangak 679 termasuk 41 jiwa warga NTB meninggal. Data itu tercatat dari Januari hingga 31 Agustus lalu. Begitu juga tahun 2017 dari data 23 lebih warga NTB mengadu nasib ke negara orang lebih dari 800 jiwa kena deportasi. Kasusnya pun sama mereka berangkat secara non prosuderal dan kebanyakan tujuan Timur Tengah bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Padahal tujuan Timur Tengah telah ditutup Menteri Tenaga Kerja melalui moratorium sejak tahun 2015.

“Semua pihak harus introspeksi diri termasuk pemerintah,” sentil Wirajaya di Mataram kemarin.

Wirajaya tegas bicara dalam konteks ini. Menurut dia, kasus deportasi TKI dari luar negeri asal NTB dianggap satu pilihan meski taruhan nyawa. Para TKI tidak lagi memikirkan terkait keselamatan mereka, melainkan mereka hanya bertujuan agar bisa menghidupi keluarga mereka di rumah karena sulitnya mencari pekerjaan di daerah sendiri.
Wirajaya melihat, TKI Ilegal disebabkan karena pelayanan pemerintah masih tergolong sulit dan berbelit belit meski pemerintah telah membuat satu pelayanan terpadu yang disebut Lembaga Terpadu Satu Pintu (LTSP).

Politisi Gerindra itu melihat sederhana, dimana Illegal adalah pilihan ketika yang legal dianggap susah dilalui masyarakat, tanpa pandang segala resiko yang akan menunggu. Menurutnya, dengan adanya pemulangan TKI bermasalah yang baru bisa diketahui pemerintah manakala sudah sampai NTB sebagai fakta bahwa, ilegal masih menjadi satu pilihan masyarakat.

Fakta, katanya sepatutnya dijadikan pemerintah agar bisa introspeksi diri dalam kasus TKI itu sehingga masalah ini bisa lebih diminimalisir.

“Itu data, da fakta Ilegal menjadi pilihan,” tegas Wirajaya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono
sering berbicara lantang soal TKI. Kasdiono berpendapat selain pemerintah bisa menyikapi kasus TKI Ilegal juga harus berpikir bagaimana menjadikan pemberangkatan TKI secara resmi menjadi potensi pendapatan daerah.

“Pemerintah harus bisa berpikir mendirikan satu BUMD yang khusus menangani TKI/TKW,” kata Kas belum lama ini. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here