Beranda Praya Metro Warga Mekar Sari Keras Minta Pilkades Dibatalkan

Warga Mekar Sari Keras Minta Pilkades Dibatalkan

BERBAGI
BAMBANG/RADAR MANDALIKA DEMO: Sejumlah warga Desa Mekar Sari saat demo di kantor Bupati Lombok Tengah, kemarin.

Pemkab Persilakan ke PTUN

PRAYA — Puluhan warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat melakukan aksi lanjutan ke kantor bupati, kemarin. Dalam aksinya, warga keras agar Pilkades dibatalkan apabila tidak meloloskan Balon Kades lainnya.
“Lebih baik batalkan Pilakdes Mekar Sari,” kata warga sembari teriak.
Dalam aksi lanjutan ini, warga mengaku kekecewaan terhadap sikap Pemkab Loteng yang tidak kunjung bisa menyelesaikan polemik Pilkades. Padahal, menurut massa aksi, panitia Pilkades di desa tersebut sudah jelas- jelas menyalahi aturan karena tidak netral. Pasalnya, panitia tidak meloloskan bakal calon yang memenuhi persyaratan. Semantara, diduga ada calon yang lebih parah malah itu yang diloloskan. Berbagai persoalan terkait kecurangan itu, sudah disampaikan kepada pihak Kabupaten. Hanya saja, pemerintah kabupaten hanya memberikan janji tanpa pernah bisa terealisasi.
“Pemda selama ini hanya bisa diam tanpa bisa menyelesaikan persoalan,” kata Koordinator Aksi, Ahmad Salim.
Disampaikannya, panitia Pilkades diduga bekerjasama dengan calon incambent untuk sengaja tidak meloloskan dua bakal calon lain. Hal itu untuk memuluskan bakal calon incumbent untuk kembali memimpin desa tersebut.
“Kalau mereka merasa tidak bersalah, maka mari bertarung secara sehat dan datang klarifikasi secara baik- baik,” tantangnya.
Hal yang sama disampaikan oleh warga lain, Sahiddin menuturkan, permasalahan Pilkades di desa tersebut sudah sangat jelas. Karena panitia diduga sengaja tidak meloloskan dua kandidat calon.
“Padahal kami hanya meminta loloskan dua bakalcalon ini yaitu, Sampurna dan Arya Winata ini,” katanya.
Dimana panitia berdalih bahwa kedua calon tidak lolos karena tidak memenuhi syarat (TMS), padahal pada verifikasi pertama ada jeda para calon untuk memperbaiki kekurangan dukungan KTP, oleh dua calon ini kemudian sudah melakukan hal itu.
“Anehnya meskipun sudah dilakukan perbaikan ternyata masih saja ada yang tidak lolos dan sampai dengan saat ini, panitia tidak pernah mau ketemu sama warga,” ceritanya.
Sementara itu, Sampurna Winata yang merupakan salah seorang Bacakades yang tidak lolos mengaku sangat dizolimi oleh panitia. Untuk itu, pihaknya menuntut agar panitia dibubarkan saja. Karena panitia tidak pernah sosialisasi terhadap semua bakal calon yang ada. Termasuk berbagai dokumen yang diminta oleh bakalcalon tidak pernah dikasih.
“Semua dokumen dirahasiakan, jumlah DPT 3612 dan untuk 12 persen itu kita hanya mengumpulkan 434,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, HM Nursiah menegaskan, bahwa pemerintah telah membuat peraturan perundang- undangan untuk memfasilitasi pelaksanakan pilkades.
“Panitia pilkades memiliki kewenangan penuh melaksanakan pilkades, tidak boleh satupun panitia pengawas kabupaten maupun yang lain yang boleh mengatur panitia,” tuturnya.
Apalagi kalau ada panitia kabupaten yang ikut campur, itu sangat tidak diperbolehkan, dan pihaknya memastikn dalam setiap Pilkades saat ini tidak ada kepentingan pemda untuk mempengaruhi proses pilkades. Kepentingannya hanya untuk menjadikan pilkades berjalan aman dan sukses.
“Saya sudah melaksanakan evaluasi pilkades seluruh 96 desa, panitia harus jujur dan tidak memihak kemana mana. Kami akan proses dengan transparan kalau ada panitia yang tidak netral,” tegasnya.
Kaitan dengan Mekar Sari, bahwa panitia pilkades sudah datang kepada pihaknya dan jawaban dari panitia bahwa sudah dilakukan musyawarah dengan baik. Panitia sudah diperingatkan kalau salah diperbaiki. Dan menyampaikan kalau tidak ada masalah maka dilanjutkan proses pilkades.
“Tidak ada kepentingan kami,” tegasnya lagi.
Disampaikan juga, bahwa memang proses pilkades paling sulit persyaratan ada pada KTP, terlebih ada juga tidak disertai dengan ijab kabul untuk mendukung sebelum memberikan KTP. Rumitya, pilkades karena ada dukungan KTP itu, maka tentuya ada yang kecewa. Dan petugas verifikasi telah diberikan bimtek.
“Pengaduan telah dipelajari tim dan tidak ada bukti dan fakta terkait kesalahan itu,” jelasnya.
Untuk itu, tentunya kalau mau lulus semua harus memenuhi persyaratan yang ada, sementara kalau mau ganti panitia ada aturannya. Dan sudah jelas diaturan itu ada ruang untuk dievaluasi. Untuk itu pihaknya menyarankan, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pihaknya akan terima apapun keputususan PTUN.
“Hak untuk melangkah ke aturan itu, hak seseorang dan tidak ada hak kami memaksa,” jelasnya. (bam/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here