Beranda Mataram Dewan Dukung Audit Khusus Gedung Sekwan

Dewan Dukung Audit Khusus Gedung Sekwan

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA DITANDAI: Seorang pelajar saat melewati gedung Sekwan yang diberi tanda X warna merah alias berbahaya, kemarin.

MATARAM – Kalangan dewan mendukung langkah pihak berwewenang melakukan audit khusus, terhadap sejumlah gedung fasilitas pemerintahan yang retak karena gempa. Salah satunya gedung Sekretariat Dewan (Sekwan) yang belum lama dipakai.
Pihak berwenang melihat ada pekerjaan kontraktor yang tidak beres oleh, sehingga diyakininya keretakan itu bukan karena kekuatan gempa yang besar. Melainkan spek pengerjaan yang perlu dipertanyakan. Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup membandingkan kondisinya dengan gedung lama. Meski gempa bertubi-tubi, namun masih kokoh. Padahal anggaran yang dihabiskan dalam pembangunan gedung berlantai empat itu hingga Rp 11,8 miliar, dianggarkan dua kali.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmuzi mengaku telah menerima surat dari elemen masyarakat yang berisi permintaan kepada penegak hukum membuka sejumlah gedung yang retak. Diyakini bukan semata karena gempa. “Kita dukung sikap pihak-pihak yang berwewenang untuk melakukan audit khusus ke gedung-gedung itu,” kata Ruslan di Mataram, kemarin.
Sepengetahuannya, sejak selesai dikerjakan gedung pada masa Ashari (kini Kepala DPMPD NTB) sebagai Sekwan, saat itu belum ada serah terima. Dengan kondisi saat ini sesuai hasil tim pemerika pembangunan belum lama ini, khusus bangunan bawah diberi tanda merah. Artinya sangat rentan roboh apabila dihantam gempa lagi, meski berkekuatan kecil. Secara umum kondisi gedung Sekwan juga belum berani dipakai pegawai sekretariatan. Mereka saat ini memanfaatkan halaman parkir.
“Itu diberi tanda merah, jadi sudah bahaya mau roboh. Makanya perlu diusut pembangunannya,” tegas politisi PDIP itu.
Dengan kondisinya saat ini, Ruslan melihat ada indikasi pelanggaran dalam proses pengerjaannya. Salah satunya sangat terlihat speknya tidak sesuai. Selain gedung Sekwan yang perlu dilakukan audit, Ruslan mengaku tidak hafal daftar nama-nama gedung lainnya. Mengingat daftar gedung sesuai isi surat yang diterima dari unsur masyarakat cukup banyak. “Daftarnya ada dikantor,” sebutnya.
Sementara Sekwan DPRD NTB, Mahdi yang coba dikonfirmasi koran ini belum memberikan keterangan. Beberapa waktu yang lalu Mahdi mengatakan, hasil penilaian gedung Sekwan itu tidak bisa dipakai lagi sampai ada perbaikan yang dilakukan Dinas PUPR. Gedung yang sudah dipakai sejak tahun 2016 itu, tidak boleh digunakan lantai satu dan dua. “Kalau gedung DPRD boleh untuk lantai satu, tapi gedung Sekwan jangan dulu,” kata Mahdi, beberapa waktu lalu.
Setelah gempa, tembok gedung Sekwan banyak yang retak. Tim (penilai pembangunan) merekomendasikan untuk tidak dipakai, guna menjaga keselamatan karyawan karena sangat rawan apabila ada gempa lagi. (cr-jho/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here