Beranda Headline Pemdes Khawatir Bantuan Diselewengkan

Pemdes Khawatir Bantuan Diselewengkan

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA MENETAP : Para pengungsi yang masih menetap di pengungsian karena belum bisa kembali membangun rumahnya.

LOBAR —Sosialisasi mekanisme pencairan bantuan stimulan bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat, sudah sampai ke pemerintah desa (Pemdes). Hanya saja juklak/juknis mekanisme pencairan bantuan pusat itu dikeluhkan.
Proses pencairan terlalu panjang, belum lagi banyaknya persyaratan. Masyarakat menganggapnya terlalu ribet. Meski dibentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) yang menangani pembangunan, dikhawatirkan rawan terjadi penyelewengan dana. Sebab, warga yang menerima bantuan akan mengumpulkan dana itu ke rekening kelompok.
“Yang kita khawatirkan terjadi penyimpangan itu, kalau kelompok-kelompok,” ujar Plt Kades Ranjok, Arbain, yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Menurutnya, jika secara berkelompok akan sulit terkontrol penggunaan dananya. Sebaiknya bantuan itu langsung diterima rekening masing-masing warga yang rumahnya rusak berat. Apalagi seluruh persyaratan yang diminta seperti foto kerusakan rumah, hingga identitas pemilik sudah diserahkan. “Toh waktu persyaratan usulan, sudah ada foto rumahnya, masyarakatnya, KK dan KTP-nya. Kalau masuk ke rekening berarti sudah pertanggungjawaban ke masing-masing,” jelasnya.
Meski dikeluhkan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Juklak/juknis itu sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Ia hanya berharap apa yang menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi. “Mudah-mudahan saja tidak terjadi,” harapnya.
Mekanisme dan syarat pencairan itu akan segera disosialisasikan kepada warga, agar bantuan bisa secepatnya diterima warganya. “Satu dua hari kedepan kita akan sosialisasikan,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 25 September, bangunan yang sudah terverifikasi mencapai 70.070 unit. Dengan rincian 44.290 rusak ringan, 12.320 rusak sedang dan 13.460 rusak berat.
Dari data itu, 3 ribu lebih sudah dibuatkan rekening. Sebanyak 379 diantaranya sudah ditranfer ke rekening namun belum dapat dicairkan. “Data-datanya semua lengkap. Termasuk SK, fotocopy SK by name by addres,” ungkap Kepala Bidang Rehab Rekon BNPB, Joko Marhainrianto yang ditemui di Posko Utama Bencana Lingsar.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, HM Najib menambahkan, dari 379 itu sudah terbentuk 15 pokmas. Serta mendapat pendampingi dari fasilitator oleh Rekompak. Nantinya pokmas akan segera melengkapi dokumen untuk diajukan kepada BPBD, sehingga dapat mencairkan bantuan yang masuk ke rekening.
Dana itu akan masuk terlebih dahulu ke rekening BPBD, selanjutnya disalurkan ke rekening warga penerima. “Sebelum masuk ke kita, ada tim teknis yang mengkaji, kelayakan, dan kelengkapan administrasi. Baru dicairkan uangnya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, 15 Pokmas itu tengah membuat rekening kelompok. Dana yang sudah masuk ke rekening masing-masing warga akan dikumpulkan ke rekening kelompok itu. Dimana untuk satu pokmas terdiri dari 15-20 orang yang akan membuat Risha.
Berbeda bagi warga yang ingin membangun rumah konvensional. Dana bantuan itu baru bisa diterima apabila bangunan sudah dibangun, dan dinilai tahan gempa oleh tim teknis. “Kita akan bayar setelahnya apabila sudah memenuhi standar rumah tahan gempa, karena uang Rp 50 juta itu harus dihabiskan dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran terjadinya penyelewengan dengan dibentuknya pokmas, Najib menegaskan bahwa akan ada pertanggungjawaban penggunaan yang dibuat oleh kelompok tersebut. Sebab ada pendampingan, termasuk pertanggungjawaban secara administrasi. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here