Beranda Headline Eks Honorer K2 Ancam Mogok Kerja

Eks Honorer K2 Ancam Mogok Kerja

BERBAGI
JAYADI/ RADAR MANDALIKA MENUNTUT: Puluhan eks honorer K2 saat aksi di depan kantor BKPP Loteng, kemarin.

Kantor BKPP Loteng Nyaris Disegel

PRAYA – Eks honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mengancam akan melakukan aksi mogok kerja dalam waktu dekat ini. Ancaman ini, keluar apabila pemerintah daerah tidak bisa memperjuangkan eks K2 menjadi PNS dalam rekrutmen dilakukan tahun 2018.
Selain itu, para honorer ini juga mengancam akan menduduki kantor bupati jika dalam waktu dekat belum juga ada solusi yang ditawarkan pemerintah.
“Ini belum seberapa, besok semua honorer akan demo. Dan kami juga akan mogok kerja, kami tidak tahu seperti apa yang akan terjadi. Apalagi di Puskesmas,” kata salah satu eks honorer K2 di lokasi aksi, kemarin.
Eks honorer K2 ini, mengaku sudah puluhan tahun mengabdi. Belum lagi rekan-rekannya ada yang sampai 15 tahun mengabdi tanpa mengharapkan upah dari pemerintah. “Ini semua tidak memihak kepada kami,” katanya.
Sementara itu, kemarin eks honorer K2 aksi dengan berjalan kaki dari Bencingah sampai ke Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan kantor bupati terakhir. Dalam aksi ini, kantor BKPP nyaris disegel honorer karena kecewa dengan jawaban kepala BKPP.
Adapun tuntutan eks honorer K2 ini, menolak adanya batasan usia maksimal 35 tahun bisa ikut tes CPNS apalagi bisa jadi PNS. Mereka juga menolak perekrutan CPNS melalui jalur umum dengan harapan menuntaskan eks K2. Selain itu, mereka menuntut agar K2 ini direkrut menjadi PNS tanpa syarat atau tanpa tes, memberikan gaji sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) terhadap mereka yang telah mengabdi hingga puluhan tahun.
“Penerimaan CPNS 2018 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 36 tahun 2018 sangat merugikan tenaga honorer,” tegas Junaidi Toyib salah seorang honorer.
Junaidi menegaskan, jika memang segala aturan adalah wewenang dari pusat, pihaknya meminta agar Pemkab untuk memperjuangankan nasib mereka. Hal ini lantaran, mereka sebagai tenaga pendidik sudah lama mengabdi, bahkan ada yang ada sampai puluhan mengajar.
“Apa yang kami dapatkan kalau memang kami tidak diangkat menjadi PNS,” ujarnya dalam orasi.
Untuk itu, kedatangannya ini menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk memperjuangan hak mereka. Bila perlu kalau memang dibutuhkan, pihaknya siap mendampingi Pemkab ke Kemenpan untuk protes masalah ini.
“Kami sekarang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pemkab. Mereka hanya menebar janji palsu saja,” tuturnya dalam orasi.

Dengan permaslahan yang sekarang berpolemik ini, honorer mendesak agar Pemkab untuk mendukung langkah honorer dan menyampaikan kepada Kementerian. Jika memang tidak ada respons hingga waktu yang sudah ditentukan, pihaknya akan kembali membawa massa lebih besar lagi.
“Kami sudah lama diberikan janji saja. Tapi nyatanya semua bohong,” sambung honorer lainnya, Kamarudin.

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Loteng, Hamzan Halilintar yang mendampingi menegaskan, akan tetap mempersoalkan ini.

“Karena memang persoalan ini bersama kepala BKPP tidak bisa tuntas, kami langsung mengajak mereka ke kantor Bupati sekarang juga,” kata Hamzan.

Sementara, Kepala BKPP Loteng H Moh Nazili yang menerima massa menegaskan, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan, terkait formasi maupun aturan dalam perekrutan CPNS tahun ini. Untuk regulasi tentang umur semuanya dari pemerintah pusat. Namun, sebelumnya untuk memperjuangkan nasib eks K2 ini, pihaknya bersama Sekda sudah langsung ke kementerian. Saat itu dirjen kementerian menjawab bahwa kalau keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat.
“Kami hanya sebagai pelaksanan saja,” tuturnya.
Terpisah, Sekda Loteng HM Nursiah yang menerima massa aksi ke kantor bupati mengaku, pihaknya sudah mengetahui dampak dari pengangkatan CPNS tahun ini. Bahkan dengan tegas pihaknya sebelumnya sempat ke kementerian untuk mempertanyakan persoalan ini. Tapi tetap jawaban dari pusat sama, kalau tidak akan mempertimbagkan persoalan usia.
“Kami sempat tidak terima dengan persoalan itu, namun kami tidak bisa berbuat banyak,” jawab Sekda.
Sekda janji, segela tuntutan para honorer sekarang, pemerintah akan tampung kemudian akan menyampaikan ke pemerintah pusat melalui bentuk surat. “Kami akan bersurat ke pusat,” katanya tegas. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here