Beranda Mataram Bawaslu Bidik Status Fauzan Zakaria

Bawaslu Bidik Status Fauzan Zakaria

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Suhardi

MATARAM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB masih bergerak mengumpulkan sejumlah dokumen terkait posisi y Fauzan Zakaria. Bawaslu Tak mau dibilang tidak bergigi, apalagi tidak konsisten terkait keluhan publik atas status salah satu Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi NTB dari NasDem yang saat ini masih menjadi Ketua Badan Promosi Pariwasata Daerah (BPPD) NTB, Fauzan Zakaria yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
Bawaslu melalui tim investigasinya akan meminta klarifikasi ke Sekda NTB soal SK pengangkatan BPBD. Termasuk nomenklatur jenis penganggaran. Tidak hanya itu, klarifikasi pun akan dilakukan ke BPPD untuk membuktikan apakah Fauzan Zakaria benar sebagai pengurus BPBD, dan terakhir ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mensinkronkan temuan dokumen Bawaslu tersebut.
Komisioner Bawaslu NTB Divisi Hukum Data dan Informasi, Suhardi melihat ada indikasi pelanggaran administrasi pada diri Fauzan Zakaria. Sebab informasi yang diterima, selain banyak keluhan publik baik yang disampaikan melalui media. Serta masukan yang disampaikan ke KPU secara langsung pada saat Daftar Calon Sementara (DCS) didapatkan Bawaslu.
Kabarnya pengurus BPBD lainnya juga pernah bersurat ke DPRD NTB meminta agar Fauzan Zakaria harus mundur jika mau nyaleg. Untuk itu pasca ditetapkan DCT oleh KPU, Bawaslu ada kesempatan tujuh hari untuk melakukan investigasi, baru nantinya akan memplenokannya. “Kita sudah ada tim investigasi, kita minta klarifikasi Sekda ke BPPD dan juga ke KPU,” kata Suhardi di Mataram, kemarin.
Permintaan klarfikasi ke Sekda sebetulnya sudah dilakukan Senin (24/09) lalu, hanya saja Bawaslu tidak bisa bertemu Sekda. Selain menghadiri penyampaian visi misi gubernur dan wakil gubernur baru di DPRD NTB, Sekda juga padat kegiatan.
Namun Bawaslu memastikan dalam harus mengambil sikap atas status yang selama ini dipersoalkan banyak kalangan. Terlebih jika BPPD sebagai lembaga yang dibentuk oleh Peraturan Daerah (Perda) menerima anggaran dana dari pemerintah maka tidak bisa menjadi Caleg. “Hari ini tim sudah bergerak dan hari ini juga kita akan diskusikan bersama komisioner yang lain atas soal ini,” tegasnya.
“Kita akan lihat dan akan kaji model SK dari gubernur,” tambahnya.
Menurut Suhardi, siapapun Caleg yang sudah masuk dalam DCT ketika ditemukan ada pelanggaran administrasi maka dia harus dicoret alias akan direkomendasikan dari Memenuhi Syarat ke Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Namun keputusan itu tidak bisa dilakukan Bawaslu provinsi sendiri, mengingat masalah itu di tingkat provinsi. Maka Bawaslu RI yang berwewenang memutuskan jika dilihat dari ketentuan peraturan Bawaslu satu perkara bisa diputuskan 12 hari pascaditetapkan sebagai DCT.
Dalam hal ini Bawaslu akan segera mengumpulkan sejumlah dokumen untuk dilakukan kajian. Termasuk tentu akan memplenokan di tataran Bawaslu provinsi, apakah layak diajukan ke Bawaslu RI atau tidak. “Besok pagi (hari ini, Red) kita usahakan diplenokan apa akan kita ajukan ke Bawaslu RI atau seperti apa karena ini nanti ada kesepakatan bersama dengan komisioner lainnya,” jelasnya.
Suhardi menegaskan, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan Pemilu tidak ingin ada caleg yang menyalahgunakan wewenang dalam berkampanye. Apalagi bertujuan mementingkan diri sendiri. Begitupun bagi satu instamsi atau pemerintah itu sendiri secara norma pun tidak boleh membuat satu kebijakan yang bisa menguntungkan sekelompok orang. “Kami terus bekerja dalam masalah BPPD ini. Untuk keputusan di Bawaslu RI paling lama 12 hari sejak di DCT,” pungkasnya. (cr-jho/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here