Beranda Headline Wiranto Minta SARA Tak Jadi Senjata Kampanye

Wiranto Minta SARA Tak Jadi Senjata Kampanye

BERBAGI
Menkopolhukam WIranto meminta agar isu SARA tak dijadikan senjata kampanye. (Dok. JawaPos.com)

JAKARTA – Pemerintah bersama aparat keamanan berupaya mencegah potensi konflik jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 mendatang. Hari ini, mereka menggelar rapat diikuti seluruh jajaran dari tingkat pusat ke daerah melalui video onference (vicon).
Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, meminta seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa untuk menyusun indeks kerawanan pemilu (IKP). “Masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” kata dia di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9).
Kendati demikian, suksesnya pemilu yang tertib, aman, dan damai bukan hanya di tangan pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Kesuksesan tersebut, kata dia bisa diraih apabila masyarakat turut berpartisipasi.
Tak terkecuali para partai politik dan kontestan. Wiranto meminta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan. “Jangan dilanggar, kalau dilanggar tentu mengakibatkan kerancuan. Kerancuan mengakibatkan masalah keamanan,” pintanya.
Sedapat mungkin, para kontestan menghindari money politics atau politik uang dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).
“Jangan sampai kita justru menggunakan identitas perbedaan suku, agama, ras, perbedaan kehidupan sosial sebagai senjata dan instrumen untuk berkampanye. Itu kita hindari supaya persatuan kita sebagai bangsa masih tetap kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya,” tutur Wiranto.
Dia juga meminta agar para peserta maupun pendukungnya tidak menggunakan media sosial sebagai wadah kampanye negatif. Seperti hoax, hatespeech, fitnah, mengkritisi dengan cara-cara yang tidak senonoh .
“Kalau itu bisa kita cegah, hindari, paling tidak kita bisa mengurangi kerawanan-kerawanan pemilu yang nanti akan kita laksanakan,” tukas Wiranto.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tak hanya kampanye negatif, kampanye hitam juga menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pihaknya akan menindak tegas para pelaku black campaign itu.
Pihaknya juga mengimbau agar mobilisasi masyarakat yang provokatif dan memicu konflik sedapat mungkin dihindari. “Meskipun nanti ada kampanye di lapangan melibatkan massa, kami akan jaga tapi kami imbau lebih baik menggunakan positive campaign,” pungkas Tito. (dna/JPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here