Beranda Headline Pendaftaran CPNS NTB Belum Jelas

Pendaftaran CPNS NTB Belum Jelas

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA PELAYANAN DI TENDA: Sejumlah pegawai BKD NTB sedang bekerja di bawah tenda, kemarin.

MATARAM – Informasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau ASN di NTB, belum jelas sampai saat ini. Harusnya, pendaftaran akan dibuka serentak Rabu 26 September dari pengunduran jadwal awal yaitu, 19 September. Anehnya tanggal 26 itu disebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinis NTB, bersifat tentative alias belum pasti.

Kepala BKD NTB, Fathurrahman terlihat pesimis dengan jadwal pendaftaran yang diterima masyarakat NTB akan berlangsung Rabu itu. Sebab, masih banyak yang belum diterima daerah seperti perangkat aturan termasuk petunjuk teknis pengadaan CPNS. Sebab, untuk bisa mendaftar harus ada poin poin di atas mengingat bersifat penting serta krusial termasuk semuanya. Hal yang masih menjadi masalah jabatan yang dibuka masih belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan misalnya, pada jabatan pengembangan wilayah disatu daerah disebut membutuhkan kualifikasi pendidikan sarjana teknis Sipil sementara ada jurusan lain yang lebih tepat yaitu jurusan Planologi.
“Petunjuk teknis, tata cara mendaftar, syarat atau aturan lainnya termasuk teknis pengadaan (pelaksanaan)seharusnya kita sudah terima 26 September jadwal daftar,” ungkap Fathur, kemarin.
Masalah lainnya sampai saat ini, verifikasi kelayakan lokasi yang telah ditunjuk pusat pun belum dilakukan sebab daerah juga perlu mengetahui outlite nya seperti apa dan bagaimana.
Ia menjelaskan, kondisi itu tidak saja dialami NTB bahkan merata menjadi permasalahan nasional. Hingga saat ini, daerah hanya menerima informasi pengumuman CPNS akan dibuka oleh Pemda dan Kementerian/Lembaga tahun ini.
“Kondisi ini sama se-Indonesia,” bebernya.
Disinggung dengan formasi yang diterima daerah apakah sudah clear and clean, Fathur menjamin tidak akan ada perubahan. Sebab formasi tersebut telah diputuskan Kemenpan RB jumlah dan jenis jabatan formasi, kata dia disesuikan dengan beban kerja dan kebutuhan pegawai di semua daerah baik kabupaten dan juga lingkup provinsi.
“Sampai sekarang belum ada kebutuhan dasar yang seharunya kita terima,” jelas dia. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here