Beranda Lombok Timur Bawaslu Temukan Ratusan NIK Ganda

Bawaslu Temukan Ratusan NIK Ganda

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA Retno Sirnopati

LOTIM – Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat belum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Khususnya di Lombok Timur (Lotim), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masih menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Salah satu wilayah tempat temuan NIK ganda adalah Kecamatan Wanasaba. Jumlahnya, cukup signifikan.
Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati mengatakan, temuan adanya NIK ganda yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Wanasaba, lengkap dengan dokumennya. Jumlahnya hingga 600 NIK ganda, dengan orang yang berbeda. NIK ganda tersebut, sudah difaktualkan oleh Bawaslu. Temuan Bawaslu ini, sudah diserahkan ke KPU dan diklafirikasi bersama Dukcapil, untuk diakukan perbaikan.
Selain Kecamatan Wanasaba, temuan lain di Kecamatan Labuhan Haji berupa penulisan nama di DPT berbeda dengan yang ada di KTP. Namun masalah di Kecamatan Labuhan Haji itu sudah diselesaikan. “Memang benar terdapat NIK ganda, dan masalah NIK ganda tentu harus segera diselesaikan,” terangnya.
Ia mengungkapkan, terdapat waktu dua bulan untuk mencermati bersama DPT Hasil Perbaikan (DPTHP). Langkah awal Bawaslu jika sudah menerima DPTHP dari KPU nanti, akan meminta Panwascam melakukan pencermatan di tingkat kecamatan. Pencermatan Panwascam dengan melihat beberapa kriteria. Mulai dari NIK ganda yang harus dilihat dari tiga elemen, seperti nama sama, tanggal lahir dan NIK. Kriteria lain, mana DPT katagori Memenuhi Syarat (MS) DPT dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), jumlah temuan pemilih baru di lapangan, dan pemilih yang dinyatakan sudah meninggal dunia.
Setelah Panwascam melakukan pencermatan, akan meminta hasil pencermatan tersebut disampaikan ke Bawaslu Kabupaten. Bawaslu Kabupaten, akan melayangkan rekomendasi ke KPU, untuk dilakukan faktualisasi. Rekemondasi tersebut, bisa berupa faktualisasi ulang seperti di Kecamatan Wanasaba, dimana KPU harus berkoordinasi dengan Dukcapil atau lainnya. “Yang jelas, tidak mungkin ada muncul NIK, jika tidak ada data berupa Kartu Keluarga (KK) yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Setiap pembahasan tentang daftar pemilih, diharapkannya agar KPU pro aktif melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sehingga, apa yang menjadi permasalahan, berkaitan dengan data kependudukan, bisa disikapi cepat. “DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), harus menjadi pencermatan bersama. Ini yang kami harapkan,” tegasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here