Beranda Headline Suaeb Tuding Bawaslu Tak ‘Bertaring’

Suaeb Tuding Bawaslu Tak ‘Bertaring’

BERBAGI
ILUSTRASI

MATARAM – Ketua Forum Peduli Pariwisata NTB, Suaeb Qurry menuding Bawaslu NTB tak ‘bertaring’. Tudingan ini muncul setelah Bacaleg atas nama Fauzan Zakaria masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Sebab, Zakaria merupakan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB aktif, namun bisa lolos.
Sebelumnya, Bawaslu komitmen bahwa posisi dan status Fauzan Zakaria tidak bisa diloloskan sebagai DCT, sebab ia menerima uang dari negara.
“Saya heran saja, kok Bawaslu diamin KPU loloskan Fauzan. Perasaan sebelumnya mereka ngotot bahwa tidak boleh,” tegas Suaeb Qurry di Mataram kemarin.
Menurut Suaeb, Bawaslu harus mengambil sikap jangan sampai membiarkan KPU yang terlihat ada unsur kesengajaan, meloloskan calon yang secara UU tidak bisa diloloskan karena BPPD itu merupakan badan yang dibuat oleh pemerintah dan mendapatkan anggaran dari pemerintah dalam bekerja, meskipun jenisnya hibah namun tetap saja itu anggaran dari pemerintah.
“Di PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 6 jelas setiap caleg yg menggunakan anggran negara harus mundur,” tegasnya.
Menurut Suaeb, KPU salah tafsir UU Nomor 9 tahun 2010 pasal 43 ayat 2 yang menyebutkan BPPD adalah badan swasta. Yang namanya badan yang dibuat dan ditentukan oleh Pemda dan menggunakan anggran negara tetap terikat secara aturan.
“Yang membuat BPPD adalah pemerintah daerah dan memakai Perda,” kata dia.
“Kok Bawaslu tampak buta dalam masalah ini,” sentilnya.
Dengan berbagai aturan yang ada terakhir beberapa anggota BPPD bersurat ke DPRD NTB dan Kadis Pariwisata, bahwa tegas menolak Fauzan tidak boleh ikut nyaleg kecuali dia harus mundur.
Seharusnya Fauzan harus tau diri juga gubernur yang baru harus bersikap. Sebab siapa yang bisa menjamin Fauzan tidak akan memanfaatkan BPPD untuk kepentingan pribadi.
“Atau Fauzan segera mengundurkan diri sebagi sikap taat aturan,” pinta mantan ketua GP Ansor NTB itu.
Sementara itu, Bawaslu yang coba dikonfirmasi koran ini membantah tidak konsisten. Bawaslu besok (Hari Ini,Red) akan meminta klarifikasi ke KPU, BPPD bahkan juga akan ke Sekda terkait dengan indikasi pelanggaran pada dokumen syarat Fauzan Zakaria.
“Jadi nggak benar Bawaslu tidak konsisten,” tegas Komisoner Bawaslu Devisi Hukum Data dan Informasi, Suhardi tadi malam.
Dalam konteks ini, Bawaslu punya batas waktu satu minggu setelah DCT ditetapkan. Menurutnya kalau nantinya ditemukan ada pelanggaran administrasi, maka Bawaslu Provinsi akan menyampaikan hal itu kepada Bawaslu pusat untuk memutuskan perkaranya. Apalagi, pelanggaran itu didukung dengan bukti kuat maka yang bersangkutan meski Memenuhi Syarat (MS), maka bisa saja dicoret alias Tidak Masuk Syarat (TMS).
“Ini nanti Bawaslu RI yang putuskan. Kecuali pelanggaran di tingkat kabupaten baru provinsi yang bisa putuskan,” tegasnya.
Suhardi juga berjanji persoalan BPPD ini akan menjadi prioritas Bawaslu pada minggu ini. Pihaknya memahami jika ada pihak yang menyebutkan seakan Bawaslu tidak menindaklanjutinya, sebab kata dia mungkin mereka tidak paham alur main di Bawaslu seperti apa.
“Ini tetap kita prioritaskan,” tegasnya.

Terpisah, Ketua KPU Lalu Aksar Ansori mengatakan bahwa sesuai dengan aturan yang dimaksud dengan Badan yang setara dengan kementrian yang wajib mendapatkan anggaran pemerintah, misalanya pada UU nomor 7 pasal 182 bahwa yang disebut badan adalah BNN, BIN, Bulog dan BPS.
“Atas dasar inilah kami tidak bisa memaksaan diri untuk mencoret Fauzan,” kata Aksar Kamis (20/09) lalu. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here