Beranda Headline ASN Pernah Korupsi Langsung Dipecat

ASN Pernah Korupsi Langsung Dipecat

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA H Moh. Nazili

Kepala BKPP Malah Kebingungan

PRAYA – Pemerintah kali ini tidak akan memberikan ampun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah terlibat kasus korupsi. Sekarang, ASN yang pernah korupsi akan diberhentikan dengan cara tidak hormat.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H Moh. Nazili mengatakan, sampai sekarang pihaknya menunggu data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk mengeksekusi ASN yang pernah korupsi.
“Kami diberi batas waktu sampai Desember ini ‎untuk memberhentikan ASN atau PNS yang pernah korupsi,” tegasnya di Bencingah, kemarin.
Nazili menegaskan, hingga sekarang pihaknya belum mengetahui data pasti ASN yang terlibat korupsi. Namun dia mengatakan, saat ini sedang dilakukan pendataan. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu data dari BKN.
“Memang banyak PNS di Loteng yang terlibat. Tapi kami masih bingung PNS yang terlibat yang mana,” ungkapnya.
Pemberhentian PNS yang sempat dipenjara karena terlibat korupsi ini, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengenai pemecatan ASN yang berstatus koruptor secara tidak hormat.
“Ini bukan kesalahan Pemkab, tapi karena ada edaran menteri dalam negeri tahun 2012 yang seolah-olah membolehkan ASN yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman bisa diaktifkan kembali,” jelasnya.
Untuk langkah pemecatan, pihaknya sebelumnya akan dilakukan pencocokan data dari BKN dan data Pemkab. Kemudian mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat. Namun, pihaknya melihat keputusan pemerintah pusat mengenai pemberhentian secara tidak hormat bukanlah keputusan yang mudah diterima oleh mereka. Pasalnya apabila dilihat ASN tersebut sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara.
“Ini keputusan yang sangat berat,” ujarnya.
Hanya saja, dengan diterapkan keputusan ini, ke depan tidak ada lagi ASN yang telah diputusankan di pengadilan bersalah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap masih bisa aktif sebagai PNS.
“Dengan aturan itu juga tentu berdampak positif,” tuturnya.

Sementara, Sekda Loteng, HM Nursiah menyatakan sampai dengan saat ini, pihaknya masih menunggu data dari jumlah teresbut. Dari informasi yang dia dapatkan bahwa penjelasan Kepala BKN Pusat akan disampaikan datanya ke daerah dimana PNS itu bertugas.
“Sehingga keputusan itu paling lambat bulan Desember,” kata Sekda. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here