Beranda Praya Metro Rencana Penggusuran Sisakan Dilema

Rencana Penggusuran Sisakan Dilema

BERBAGI
HAFIDZ/RADAR MANDALIKA SAMPAIKAN ASPIRASI: Kades Kuta bersama masyarakat setempat saat menyampaikan aspirasinya ke Kantor ITDC, kemarin.

PRAYA – Perwakilan masyarakat Desa Kuta mendatangi Kantor ITDC, kemarin. Kedatangan mereka guna menyampaikan aspirasi atas rencana penggusuran beberapa rumah warga untuk memuluskan proyek pembangunan.

Anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmiah mengungkapkan, setidaknya 200 KK di Dusun Ujung Lauk dan 160 KK yang ada di Dusun Ebunut akan menjadi korban demi memuluskan hajat pembangunan hotel dan sejumlah infrastruktur tersebut. Padahal lokasi dua dusun ini tetap jadi satu kesatuan yang utuh di Desa Kuta. Parahnya lagi, kata dia, terkait rencana ITDC yang ingin menggusur dan membeli tanah yang ditempati warga, justru pihak ITDC menyatakan sejumlah tanah warga boleh tidak dijual.
“ITDC hanya memberikan iming-iming saja. Kasian masyarakat tidak menikmati proses pembangunan,” sesalnya.
Sehingga, menurutnya komitmen-komitmen yang sudah ada dirasa perlu kejelasan dan ketegasan kembali dari ITDC. Apalagi, saat ini banyak pekerja yang datang dari luar daerah. Termasuk beberapa karyawan baru dari Jawa dan Bali. Padahal sesuai komitmen sebelumnya, dalam proses pembangunan akan banyak melibatkan warga lokal.
“Justru saat warga Kuta yang melamar jawabannya belum ada lowongan,” ungkapnya.
Karena itu, berdasarkan musyawarah yang alot antara pemerintah desa Kuta, tokoh masyarakat dan ITDC, rencana penggusuran akhirnya dipending untuk sementara lantaran masyarakat menolak rencana tersebut.
“Intinya masyarat ingin menetap di lokasinya. Menikmati proses pembangunan dan mereka ingin diberdayakan di kampungnya sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Kades Kuta, L Badarudin mengakui dalam progres pembangunan di desa yang dipimpinnya ini, sejumlah wilayah sebelumnya sudah digusur. Seperti di Dusun Ketapang. Atas kejadian ini warga menjerit dan melampiaskan kekesalannya dengan melempar barang-barang di depannya.
“Wong kami di Pemdes tidak tahu apa-apa. Apakah tanah yang ditempati masyarakat merupakan tanah milik ITDC atau justru karena warga kalah dalam perkara kepemilikan tanah?” akunya.
Oleh karena itu, jika persoalan penggusuran rumah milik warga bakal dilakukan, ITDC dan pengadilan yang memutuskan perkara mestinya bersurat terlebih dulu ke pemerintah desa. Sehingga persoalan tidak berlarut-larut, apalagi berujung pada ketidakpercayaan warga kepada pemerintah desa.
Sementara itu, Deputy Project Director the Mandalika, H Adi Sudjono yang dikonfirmasi menuturkan, terkait penggusuran yang dilakukan, pihaknya sudah menyampaikan sebelumnya kepada warga. Khususnya untuk warga yang yang bermukim di lokasi yang digusur agar segera meninggalkan rumahnya, sebelum alat berat diterjunkan.
“Kronologisnya seperti itu. Sehingga terkait tuntutan warga, kami nantinya bakal lebih intensifkan komunikasi agar sinergi bisa terjalin baik,” janjinya. (fiz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here