Beranda Headline Pemprov Bentuk Satgas Anti Hoax

Pemprov Bentuk Satgas Anti Hoax

BERBAGI
DISKOMINFOTIK FOR RADAR MANDALIKA BERI MATERI: Sekretaris Diskominfotik NTB, Fairuzzabadi saat memberi materi dalam acara Rakernis bersama APH Polda belum lama ini.

MATARAM – Sebaran hoax alias berita bohong atau berita dibuat-buat yang menjalar di media sosial (medsos) akhir-akhir ini, terutama menjelang Pilpres 2019. Sayangnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemerintah Provinsi NTB tidak memiliki data persentase akun pengguna hoax pada medsos tersebut.
Diskominfotik hanya melihat dari jumlah pengguna atau penyebar hoax tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan pengguna internet yang mencapai 2,6 juta dari jumlah penduduk di NTB keseluruhan. Meski sedikit, pengguna dampak hoax ini cukup besar karena bisa membuat masyarakat resah. Penanganannya tidak maksimal alias banyak kendala, terlebih Diskominfotik baru mandiri sejak Januari tahun lalu.

Sekretaris Diskominfotik NTB, Fairuzzabadi menegaskan, untuk menangkal sebaran hoax tersebut pihaknya dalam waktu dekat akan membentuk Satgas Anti Hoax yang terdiri dari unsur Diskominfotik, Polda dan juga BIN. Satgas ini bertujuan membendung sekaligus mengkonter sebaran hoax yang ada di medsos. Sebelumnya Pemprov dalam hal ini Diskominfotik, bekerja sendiri dalam menangkal hoax tersebut. Ditambah lagi dengan alat yang masih manual serta terkendala dengan SDM yang minim.
Namun untuk Satgas ini telah tersedia perangkat aplikasi khusus yang bertugas memonitor para akun netizen. Satgas itu juga nantinya akan menyediakan ruang publik yang bisa digunakan masyarat untuk bertanya atau menyampaikan keluhan seputaran berita yang diduga hoax.
“Kita siapkan ruang komunikasi dalam perangkat itu, jadi masyarat bisa langsung bertanya apakah satu berita itu hoax atau tidak. Kita juga akan latih SDM sebagi petugas nanti,” kata pria dengan sapaan Abu Macel itu saat menyampaikan hasil Rakernis bersama jajaran APH sekaligus akan membentuk Satgas Anti Hoax, kemarin di Mataram.
Satgas ini juga akan bersifat aktif memberikan edukasi dan sekaligus mendampingi sehingga mereka tidak terjerat kasus hukum. Dampak fatal dari hoax ini, kata dia, masyarakat sangat mudah terkena UU ITE. Meski sebetulnya mereka tidak mengetahui bahwa tindakannya itu ada risiko hukum.
“Kami pasif (menerima aduan) dan juga pro aktif (mendampingi) masyarat terhadap hoax itu,” katanya.
Abu Macel mencontohkan sebelum maraknya berita hoax yang ada kaitannya dengan politik saat saat ini, hoax bermunculan sebelumnya saat gempa. Dimana banyak berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang menyebabkan informasi gempa lebih besar akan terjadi. Kejadian itu cukup meresahkan psikologis masyarakat pada waktu itu.
Untuk itu, dalam menangkal hoax ini tidak saja tugas dari pemerintah atau APH melainkan semua pihak harus bekerja bersama. Abu Macel mengapresiasi apa yang dilakukan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang meminta netizen lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Langkah ini sangat positif dan sangat bermakna. “IPNU harus jadi garda terdepan, kelompok masyarakat yang melindungi jangan sampai jadi penyebar hoax,” katanya memberi apresiasi.
Pria dengan kumis tebal itu juga mengimbau masyarat NTB agar bisa bijak dalam memanfaatkan ruang media sosial. Medsos bisa digunakan sepuas-puasnya namun harus ada batasan agar jangan sampai malah tersandung kasus hukum seperti terkena UU ITE. “Literasi media salah satu upaya pemerintah memerangi bahaya hoax,” pungkasnya. (cr-jho/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here