Beranda Headline Jaksa Periksa Dua Anggota Dewan Mataram

Jaksa Periksa Dua Anggota Dewan Mataram

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA DISITA: Tim Pidsus Tipikor Kejari Mataram saat menyita berkas dokumen hasil penggeledahan di ruang komisi IV DPRD Kota Mataram, belum lama ini.

MATARAM – Kejari Kota Mataram memeriksa dua anggota DPRD Kota Mataram, kemarin. Selain dua anggota dewan, jaksa juga memeriksa pendamping Komisi IV dewan setempat.
Pemeriksaan oleh jaksa ini dilakukan untuk pendalami kasus yang membuat oknum anggota dewan inisial HM kenak dalam operasi tangkap tangan (OTT), pekan lalu saat menerima fee proyek rehabilitasi sekolah akibat gempa. Adapun yang diperiksa itu, Abdul Jabar pendamping komisi IV, dan dua anggota dewan Fuad Sofian Bamussaq asal Fraksi PDI, dan Baiq Mardiati asal fraksi.
“Tapi Pak Gusti izin ada kungker ke Bali dia bisa beri keterangan senin depan,” kata Kasi Pidsus Kejari Kota Mataram, A.A Gde Putra kemarin di Mataram.
Gde mengatakan, mereka diperiksa dari pukul 8.30 sampai pukul 12.00 Wita, dengan rata rata antara 12 sampai 15 pertanyaan. Pemanggilan anggota dewan tersebut dilakukan karena mereka duduk satu komisi dengan HM yang mana selain membidangi pendidikan juga komisi IV membidangi kesehatan. Gde pun tidak membeberkan apa hasil dari pemeriksaan saksi tersebut namun pengakuan saksi itu akan menjadi tambahan materi pendalaman dalam kasus tersebut. Gde mengatakan, sesuai pengakuan mereka anggaran 4,2 miliar untuk rehabilitasi sekolah itu ternyata masih dalam pembahasan komisi alias belum diketok.
“Kita masih dalami lainnya, mungkin ada pengembangan,” katanya.
Gde juga tidak mau menjelaskan apakah pernah terjadi komunikasi tersangka bersam sejumlah anggota komisi itu. Saat ini tim IT Kejagung masih belum mengeluarkan hasil kloning Hand Phone yang memuat ada komunikasi yang terjalin dengan pihak pihak lain termasuk anggota Dewan lainnya.
Gde juga menyampaikan Kejari akan memanggil instansi Pemkot lainnya di luar Disdik kota Mataram. Namun lagi-lagi Kejari masih menyembunyikan dari instansi mana yang akan dipanggil.
“Yang ini masih kami bicarakan dengan tim (Kejari,red) yang jelas ada dari instnasi di luar Disdik,” sebutnya.
Terhadap kasus ini, Kejari meminta publik agar bersabar menunggu perkembangan. Kejari masih membutuhkan keterangan banyak saksi lainnya sebagai bagian dari pengembangan kasus OTT itu. Yang jelas kata Gde kasus ini menjadi kasus prioritas Kejari sebab OTT ini pertama kali terjadi di NTB.
“Tentu kita prioritaskan, soal target kapan rampung tidak bisa kami sampaikan kapan karena ini kasus pertama yang kami tangani,” jelasnya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here