Beranda Headline Final, 917 DCT Pileg, 27 DCT DPD

Final, 917 DCT Pileg, 27 DCT DPD

BERBAGI

MATARAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk DPRD Provinsi sebanyak 917 dari Daftar Calon Sementara (DCS) 919. Angka DCS tersebut berasal dari jumlah Caleg yang didaftarkan Parpol sebanyak 933 yang memenuhi syarat. Sementara dua caleg yang tidak masuk di DCT itu disebebabkan mengundurkan diri. Keduanya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara untuk DPD RI dapil NTB yang ditetapkan sebagai DCT 27 dari jumlah DCS 28. Satu orang mengundurkan diri yaitu KH Zulkiefli Muhadli.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menyebutkan DCT legislatif sebanyak 917 terdiri dari 566 laki laki dan 352 perempuan. Persentase angka perempuan itu menunjukkan partisipasi politik keterwakilan kaum hawa menjadi 38,39. Aksar menyampaikan sebelum menetapkan DCT banyak catatan yang dilakukan KPU diantaranya mengecek latar belakang calon dimana terdapat calon yang mendaftarkan diri di DPRD Provinisi namun masih tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten melalui partai berbeda. Maka menindaklanjutinya tentu dengan memastikan proses apakah proses PAW nya sedang berjalan atau tidak. Berdasarkan hasilnya dimana calon itu sesuai surat gubernur NTB bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan PAW nya sedang berproses di Mendagri. Aksar mengaku dua surat bukti itu telah dilampirkan caleg tersebut sehingga memenuhi kriteria ditetapkan dalam DCT.

“Kontek itu terjadi di Kabupaten Lombok Timur atas nama H Khairurijal, dia sebagai ketua DPRD Lombok Timur dari Fraksi Demokrat dan Mendaftar di DPRD Provinisi melalui Nasdem. Pak Rijal sudah melampirkan surat pengunduran dirinya, dan ada juga surat gubernur bahwa PAW nya sedang berproses di Mendagri,” kata Aksar.

Selain itu, KPU juga memeriksa latarbelakang dokumen dua kades satu di Lombok Tengah dan satu di Lombok Barat. Mereka juga telah ada SK pemberhentian dari bupati di daerah masing masing dan satu orang lagi yang dicek yaitu caleg yang juga sebagai perangkat desa namun SK pemberhentiannya juga sudah dilampirkan. Menurut Aksar yang paling banyak ialah dari unsur ASN sebanyak 41 caleg namun sebagian besar dari mereka pensiunan. Untuk yang masih ASN namun sebagai Caleg juga telah membuktikan dengan surat bahwa mereka telah pensiun. Berikutnya sebanyak empat purniawan 3 dari TNI dan 1 dari Purniawan Polri.

Kemudian ada juga dari pejabat BUMD seperti dari bank NTB dan dari Bank BRI dan juga tiga orang sebagai tercatat sebagai Tenaga Ahli DPR RI namun semua syarat syaratnya telah lengkap dan dilampirkan sehingga kesemuanya masuk DCT.

“Dari unsur guru dan dosen juga banyak dan kita periksa semua berkasnya,” kata Aksar.

Disinggung dengan ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Fauzan Zakaria, Aksar menyebutkan memenuhi syarat sebagai DCT. Dalam dokumen Daftar Riwayat Hidupnya dari saat mendaftar sampai menjadi DCS, Fauzan tidak menerangkan ia sebagai ketua BPPD namun berdasarkan aspirasi dari masyarakat pengurus BPPD tidak boleh sebagai Caleg sehingga KPU mencoba mengkroscek dokumennya dan menemukan ada SK gubernur sehingga KPU mengkau melakukan klarifikasi kepada Partai Nasdem. Tidak hanya itu KPU juga menghimpun aturan UU Nomor 7 pasal 182 bahwa disebutkan yang dimaksud badan non kementerian yang sumber anggarannya bersifat wajib dari APBN namun setingkat Kementerian seperti BNN, Bulog, BIN dan lainnya. Artinya BPPD masuk sebagai badan swasta yang anggrannya bersifat hibah. Ketentuan itupun juga diperjelas pada SK gubernur bahwa BPPD tidak wajib menerima anggaran namun anggarannya bersifat hibah.

“Kami juga pelajari pasal 43 UU No 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan ternyata BPPD badan swasta sehingga sama dengan asosiasi. Dengan data data itu kami tidak bisa memaksankan diri menjerat ketua BPPD artinya Fauzan Zakaria memenuhi syarat DCT,” tegasnya.

Menurut Aksar dengan keputusan itu siapapun atau pihak manapun yang merasa keberatan, KPU tidak bisa melarang apalagi sampai menseketakannya kepada Bawaslu. bahkan KPU mengaku senang ketika ada pihak yang keberatan apalagi mensengketakan keputusan tersebut.

Disinggung dengan caleg koruptor, Aksar mengaku ada dan masuk di DCT namun ia salah satu Caleg di daerah Lombok Tengah. Sebelumnya KPU menjadikan TMS namun ia mensengketakan ke Bawaslu sehingga KPU mengakomodirnya. Aksar juga mengakui ada salah satu calon DPD yang juga mantan napi asal Lobar namun ia tidak diakomodir mengingat tidak mensengketakannya ke Bawaslu. adapun di Kota Mataram salah satu caleg fraksi Golkar yang terkena OTT Kejari belum lama ini tetap masuk sebagai DCT sebab ia masih berstatus sebagai tersangka. KPU mendasakan keputusan itu pada prinspip hukum praduga tidak bersalah.

Namun jika nanti ada surat dari partainya bahwa ia dipecat maka KPU harus mencoretnya namun tidak bisa menggantikan dengan calon lain. Nomor urut dipartai tersebut pun tidak bisa dirubah. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here