Beranda Lombok Barat AKAD Minta Benahi Tahapan Pilkades

AKAD Minta Benahi Tahapan Pilkades

BERBAGI

LOBAR —Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2018, menjadi sorotan Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar. AKAD meminta agar diaji beberapa tahapan dalam Pilkades yang akan digelar pada Desember mendatang.
Ketua AKAD Lobar, M Zaini menyoroti beberapa persoalan yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan Pilkades. Berkaca dari Pilkades 2016 lalu yang masih ditemukan beberapa persoalan dan sengketa. Mulai dari kepanitian dari penyelenggara pilkades, perlu adanya pengkajian terkait hal itu dalam Perdes. Lantaran anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) baru akan dilantik pada Oktober ini.
“Ini menjadi salah satu catatan kita, apakah BPD yang akan dilantik besok mumpuni gak berbicara terkait Pilkades,” ujarnya.
Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan mengingat masih barunya BPD. Terlebih lagi masih kurang pengalamannya BPD yang terpilih untuk menangani Pilkades ini.
Menurutnya, kepanitian itu juga harus kuat dan jelas. Baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, agar tidak ada saling lempar tanggung jawab menyelesaikan apabila terjadi sengketa.
“Contoh bagaimana kasus di Desa Ombe Baru, karena sampai sekarang itu belum jelas. Padahal di semua tingkatan hukum jelas, bupati harus mencabut SK (Kades Ombe). Tetapi sampai hari ini belum dicabut,” ungkapnya.
Zaini juga menyoroti pengamanan pelaksanaan Pilkades. Mengingat pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kepada tim pengamanan diingatkan benar-benar mengawal setiap proses. Lantaran tidak ada biaya dikenakan bagi masyarakat yang ingin berkontestasi menjadi peserta Pilkades, seperti di tahun sebelumnya. “Digratiskan, karena dibiayai oleh daerah. Ini akan banyak muncul calon-calon. Kalau sudah banyak yang muncul, artinya akan banyak muncul konflik-konflik di desa,” paparnya.
Bila sudah bagus dalam tatanan struktural penyelenggaraannya, maka pelaksanaan Pilkades akan aman. Sebab, belum lembaga pengawas jalannya Pilkades.
Kades Babussalam ini mempertanyakan kenapa tidak melibatkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Pilkades. Bahkan daftar pemilih yang dirasa masih valid, ikut disorot pria asal Gerung ini. “Karena di desa sudah ada undang-undang. Artinya selama ini pengawas belum terbentuk, dan ini yang harus dibentuk oleh peraturan di kabupaten. Kalau tidak ada yang mengawasi akan menimbulkan konflik,” tegasnya.
Mengenai anggaran pelaksanaan Pilkades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar berencana sharring anggaran. Antara kabupaten melalui APBDP dengan desa melalui ADD-nya. Ide itu menurut Zaini, justru akan menjadi persoalan di desa. Seharusnya, seluruh penyelenggaraan Pilkades dibiayai pemerintah kabupaten.
Alasannya, ADD menjadi bagian dari desa sehingga akan mempengaruhi perubahan pada APBDes. Beberapa anggaran untuk program yang sebelumnya sudah direncanakan bakalan ditunda karena dialihkan ke penyelenggaraan Pilkades. “Kalau mau ditambah saja untuk khusus anggaran itu (Pilkades),” sarannya.
Apa yang diusulkannya ini demi kebaikan bersama. Sehingga pelaksanaan Pilkades bisa berlangsung damai, aman dan menghasilkan pemimpin yang diinginkan desa. “Jadi tujuan desa membangun itu Insya Allah bisa cepat terwujud,” pungkasnya. (Win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here