Beranda Lombok Timur OPD Boleh Usulkan Penghapusan Aset

OPD Boleh Usulkan Penghapusan Aset

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA Mursidul Am

LOTIM – Selain verfikasi bangunan warga dan Fasilitas Umum ((Fasum), verifikasi data kerusakan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim), masih berjalan di lapangan. Verifikasi dilakukan tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan assessment terhadap kantor perlayanan pemerintahan.
Khusus aset pemerintah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, mempersilakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan usulan penghapusan pada Bupati. “Mekanismenya, usulan penghapusan ke Bupati, nanti turun disposisi ke kepala BPKAD, kemudian dari kepala BPKAD ke kami di bagian aset yang menangani teknis,” kata Mursidul Am, Kabid Pengelolaan Aset BPKAD Lotim, di ruang kerjanya, kemarin.
Jika ada usulan penghapusan aset dari OPD terkait, nantinya bidang aset yang menangani teknis, turun melakukan pengecekan di lapangan. Apakah layak tidak aset tersebut dihapus. Tentu, beberapa syarat harus dipenuhi sehingga aset bisa dihapus, seperti barang tersebut rusak berat, kedaluwarsa seperti obat-obatan. Atau barang tersebut hilang karena faktor tertentu, dan sebagainya. “Sampai saat ini, belum ada disposisi usulan penghapusan turun ke kami, untuk dilakukan pengecekan di lapangan,” terangnya.
Dalam proses penghapusan aset akibat gempa bumi ini, ujar Mursidul, OPD terkait tetap tidak ada celah untuk memanipulasi kondisi barang atau aset yang akan dihapus. Sebab, proses assessment barang atau aset tersebut dilakukan secara teliti, berdasarkan fakta ril dan data yang ada.
Semisal pihak terkait mengusulkan penghapusan aset berupa kamera. Kamera tersebut tidak rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Setelah mengusulkan penghapusan dan kamera yang ditunjukkan pada tim adalah kamera berbeda yang mengalami kerusakan, maka tetap bisa dibuktikan apakah kamera itu benar-benar adalah aset atau tidak.
Mengenai berapa jumlah aset akan dihapus, ia mengaku belum tahu, karena belum dilihat adanya usulan penghapusan oleh OPD terkait. “Kita maklum juga, proses verifikasi di lapangan dengan tenaga yang terbatas, sehingga membutuhkan waktu lama,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here