Beranda Lombok Barat Lika-liku Pengisian Enam Jabatan Lowong Pemkab Lobar

Lika-liku Pengisian Enam Jabatan Lowong Pemkab Lobar

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA PELANTIKAN: Inilah enam pejabat yang dilantik Bupati Lobar H Fauzan Khalid di Pendopo Wakil Bupati Lobar, kemarin.

Terkendala Pilkada, Hingga Izin Kedaluwarsa

Akhirnya, enam jabatan lowong pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkab Lobar sudah terisi. Terdapat cerita panjang di balik proses pelantikan enam pejabat itu.
WINDY DHARMA-LOBAR

KEMARIN sore, enam pejabat akhirnya dilantik Bupati Lobar untuk mengisi enam jabatan lowong. Bertempat di Pendopo Wakil Bupati Lobar, keenam pejabat itu diambil sumpah jabatannya. Mereka adalah mantan Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan Setda Lobar, H Anwar Arifin yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
Kemudian mantan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mengisi posisi Kepala DPMPTSP, H Dulahir. Lanjut dua camat yang naik menjadi kepala SKPD lain. Yakni Camat Lingsar Rusditah yang kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Camat Batulayar Suparlan yang naik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM).
Hj Lale Prayatni yang dulunya Kepala Bapenda, kini menjabat sebagai Asisten II Setda Lobar. Dan H Ilham, mantan Kepala Dispora Lobar menjabat Asisten I Setda Lobar.
Keenam pejabat baru tersebut terpilih berdasarkan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan tim pansel sekitar akhir tahun 2017 lalu. Pengisian ini terbilang cukup lama jika melihat jarak pelantikannya kemarin (13/9).
Di balik pengisian ini, berbagai lika-liku hingga kendala harus dihadapi. Sebelum akhirnya terisi seluruh jabatan yang ditinggalkan pensiun dan meninggal oleh pejabat terdahulu.
Salah satu kendala itu adalah Pilkada Lobar yang digelar beberapa bulan lalu. Sebab, Bupati Lobar H Fauzan ikut mencalonkan diri sebagai salah satu Paslon dalam Pilkada. Sehingga harus mengambil cuti selam masa kampanyenya. Kemudian terdapat peraturan untuk tidak boleh melakukan mutasi tanpa seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meskipun saat cuti kampanye, Bupati Lobar digantikan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati. Namun pengisian itu tak kunjung dilakukan, walaupun ada ketentuan yang memperbolehkan Pjs melantiknya. Bahkan sehari setelah cuti kampanye berakhir, Bupati masih belum bisa juga melakukan mutasi. “Sebenarnya semuanya sudah selesai, tetapi karena situasi kondisi tidak bisa dilantik pada waktu itu,” kata Bupati Lobar, H Fauzan Khalid saat memberikan sambutan.
Persoalan lain, izin yang dulunya sudah dikantongi Kemendagri maupun KASN dianggap sudah kedaluwarsa saat itu. Pembaharuan izin menjadi pilihan yang kembali harus diambil Pemkab Lobar. “Alhamdulillah dua hari yang lalu Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menandatangani surat persetujuan untuk dapat melantik para pejabat ini,” sambungnya.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Fauzan menyelipkan pesan dan harapannya. Baik dari sisi konsolidasi, koordinasi, maupun menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik. Ia tidak ingin keterbatasan akibat kondisi bencana justru menurunkan kinerja. Terlebih lagi kondisi kekurangan ini masih akan dihadapi hingga beberapa bulan ke depan. “Bukan berarti dalam kondisi gempa pelayanan kita kepada masyarakat menjadi kurang, terutama bagi masyarakat kita yang terdampak langsung gempa,” pesannya.
Orang nomor satu di Lobar ini sempat menyinggung beberapa kasus korupsi yang terjadi di luar daerah. Ia tidak ingin hal itu tidak terjadi di Lobar. “Saya berharap ini menjadi perhatian kita semua. Marilah kita mulai dari diri kita masing-masing,” tegasya.
Dari pengisian tersebut, terdapat kekosongan yang harus diisi. Sehingga Baperjakat akan segera menyiapkan pengisian kekosongan itu, atau melakukan mutasi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here