Beranda Headline Hanan: Jangan Hapus Hak Politik Orang

Hanan: Jangan Hapus Hak Politik Orang

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA Abdul Hanan

PRAYA – Ketua Bawaslu Lombok Tengah (Loteng), Abdul Hanan bicara tegas soal amanat PKPU Nomor 20 pada Pasal 7. Katanya, aturan ini harus diperjelas ke publik. Sebab, dalam aturan itu tidak ada larangan mantan napi koruptor tidak boleh ikut berpolitik apalagi, mau mencalonkan diri jadi Caleg.
“Jadi ini kita harus luruskan ke publik,” katanya, tadi malam.
Hanan menjelaskan, dalam pasal 7 sama ketentuan dengan pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017 huruf g. Dalam penjelasan cukup jelas, KPU mencoret atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bacaleg, hanya didasarkan pada ketentuan pasal 4 PKPU dan lampiran PKPU B.3. Di sana yang mengatur soal pakta integritas.
“Jadi KPU dalam TMS Bacaleg mantan Napi koruptor hanya mendasarkan pakta integritas yang ditanda tangani, ketua dan sekjend partai. Bukan aturan syarat calon,” jelas dia.
Dari persoalan ini, Hanan menuding KPU telah sewenang-wenang dalam menghapus hak politik orang.”Sangat tidak bisa dibenarkan menurut konstitusi tindakan KPU ini,” tegas Hanan.

Katanya, beda kemudian dengan syarat Capres dan Cawapres yang tegas mengatur demikian. Hukunan pidananya sudah dijalankan. Jadi itu cukup sebagai hukuman atas kesalahannya saja.
“Jadi Bawaslu Lombok Tengah mengabulkan permohonan pemohon,” katanya jelas. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here