Beranda Headline Untuk Pilpres, PBB Belum Putuskan

Untuk Pilpres, PBB Belum Putuskan

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA Syaiful Jihad

MATARAM – Partai Bulan Bintang (PBB) belum memutuskan arah dukungan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Sekjen DPW PBB NTB, Syaiful Jihad mengatakan, belum ada sikap dari DPP PBB soal Pilpres.
Syaiful memastikan, PBB akan berpartisipasi di Pilpres. Syaiful mengatakan, partainya akan menentukan sikap mendukung salah satu pasangan calon. Hanya saja untuk memutuskan itu, masih dalam proses di internal PBB.

“Ada dua agenda masih kita tunggu, untuk menentukan arah dukungan di partai di Pilpres. Jadi saat ini PBB belum menentukan sikap,” tegas Syaiful Jihad di Mataram, kemarin.

Kepada Radar Mandalika, Syaiful menjelaskan ada dua agenda tersebut PBB masih menunggu hasil yudisal review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan dilayangkan PBB terhadap UU Pemilu atas Parlamen Threshold (PT) 4 persen. Kedua, PBB sebagai Parpol Islam, tentunya akan mengikuti apa menjadi arahan disampaikan para ulama. Tujuan untuk menghormati apa menjadi pemikiran dan keputusan ulama. Karena itu, PBB masih menunggu ijtimak ulama jilid II terkait arah dukungan di Pilpres.

“Keputusan dukungan juga akan menunggu hasil ijtimak ulama jilid II,” terangnya.

Syaiful memastikan, sebagai Parpol peserta Pemilu 2019, PBB tidak akan tinggal diam di Pilpres. Partai pasti akan dukung dan memenangkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sesuai dengan aspirasi dan dukungan ulama dan harapan umat islam di Indonesia.
“PBB tetap andil di Pilpres. Tapi soal keputusan saat ini masih belum masih ada hal-hal tadi yang harus ditunggu partai,” katanya tegas.

Sementara untuk menghadapi kontestasi di Pileg 2019 nanti, partai sudah memiliki strategi untuk pemenangan. Pihaknya pun sudah mulai menggelar roadshow ke berbagai pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Silaturahmi itu bertujuan akan lebih menggayungkan PBB di tengah masyarakat. Pihaknya juga tentu akan menawarkan masyarakat yang mau bergabung melalui PBB yang pendaftarannya tanpa dipungut biaya sepeserpun.
“PBB NTB targetkan setiap dapil bisa terisi satu kursi,” target dia.

Sementara itu khusus untuk Pilpres di NTB, Bakal Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo- KH Maaruf Amin mempercayakan partai Golkar sebagai ketua tim pemenangan dan PDIP sebagai sekretaris. Dua partai ini akan berjuang sekeras tenaga untuk pemenangan Jokowi. Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Misbach Mulyadi meyakini dengan survey yang ada, dipastikan Jokowi akan unggul di NTB. mereka memastikan akan membalikkan fakta Pilpres 2014 lalu yang mana suara Jokowi kalah oleh Prabowo. Untuk merancang strategi tersebut, pihaknya masih terus melakukan rapat persiapan tim langusng di Jakarta.

“Hari ini (kemarin,red) saya bersama kawan-kawan lain juga berangkat ke Jakarta untuk konsolidasi tim. Mengingat NTB khususnya Golkar yang dipercayayi Jokowi,” terang Misbach terpisah.
Sementara soal target persentase suara saat ini pihaknya belum bisa menyebut kalkulasi persentase namun kata dia yang menentukan angka itu ialah kerja. Tim dibentuk unutk pemenanganan sehingga suara Jokowi harus menang di NTB. hal itu diyakini Golkar sebab pada Pilpres 2014 lalu Golkar menjadi bagian pemenangan Prabowo di NTB.
“Mengalahkan suara Prabowo sangat mungkin. Kerja tim untuk menang,” kata Misbach.
Beda halnya dengan bakal paslon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subiyanto – Sandiaga Uno dimana di NTB belum ada tim yang dibentuk di NTB.
Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi mengaku pihkanya masih menunggu arahan pusat. Namun Hadi memastikan suara untuk Prabowo di NTB tetap akan menang. Sebab jika berkaca pada 2014 lalu dimana Prabowo raih suara diatas 70 persen. Artinya akan sangat mudah mengkampanyekan Prabowo di tengah masyarat.
“Masyarakat tidak mungkin akan lupa dengan pak Prabowo. Unutk pembentukan tim masih belum masih menunggu pusat,” kata Hadi yang juga dikonfirmasi terpisah.
Ditanya dengan arahan PKS terhadap gubernur NTB terpilih, Zulkieflimansyah pada Pilpres tahun mendatang, Hadi tentu meminta Zul agar kembali kepada sikap partai calon yang mana yang akan didukung. Secara aturan mungkin kepala daerah, kata dia tidak bisa menjadi juru kampanye namun peran di belakang tentu sangat dibutuhkan. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here