Beranda Headline Pemkab Lobar Nunggak 3,1 Miliar

Pemkab Lobar Nunggak 3,1 Miliar

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA LAMPU JALAN: Salah satu PJU yang terpasang di jalur bypas BIL II di wilayah Gerung, Lobar.

LOBAR —Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menunggak pembayaran lampu penerangan jalan umum (PJU) ke PLN. Besaran tunggakan mencapai Rp 3,1 miliar untuk pembayaran dari bulan Agustus hingga September 2018.
Hal ini diungkapkan PT PLN Rayon Cakranegara saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III di DPRD Lobar, kemarin. PLN meminta dewan memfasilitasi agar tunggakan itu dapat dibayarkan Pemkab Lobar. “Selama dua bulan belum terbayarkan dengan nilai Rp 3,12 miliar lebih,” ungkap Manager PT PLN Rayon Cakranegara, Dyah Dwi Nuryani.
Menurutnya, bulan Agustus harusnya dibayarkan paling telat tanggal 20 Agustus. Ia mengaku menerima surat dari Bupati Lobar yang isinya menerangkan akan menunggak pembayaran PJU dari bulan September hingga Desember mendatang.
Pembayaran bulan Agustus rencananya adibayarkan pada pekan ini. Sedangkan untuk empat bulan ke depan dibayarkan Pemkab di tahun depan 2019 mendatang. “Sesuai aturan, mesti dibayarkan tiap bulan,” ujarnya.
PLN punya alasan meminta untuk dibayarkan tepat waktu. Jika Pemkab beralasan mengalami defisit anggaran, sudah ada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diperoleh setiap bulan. Bahkan PPJ mengalami surplus hingga Rp 100 juta lebih tiap bulannya. Dalam sebulan, Pemkab membayar PJU Rp 1,5 miliar, sedangkan penerimaan dari PPJ Rp 1,6 miliar.
“Tiap tahun Pemkab kerap nunggak, padahal sudah ada PPJ,” ujarnya.
Menangapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Lobar, H Jamhur berjanji akan menyampaikan masalah itu ke leading sektor terkait. Bila melihat surat yang diajukan Pemkab kepada PLN, maka tunggakan akan mencapai sekitar Rp 8 miliar lebih hingga bulan Desember mendatang. Hal ini menjadi pertanyaan, padahal ada setoran PPJ yang masuk ke Pemkab.
“Kemana PPJ itu? Pemda Lobar selalu nunggak PJU tiap tahun. Ini jangan sampai jadi pertanyaan masyarakat, sebab mereka sudah bayar pajak,” tegasnya.
Di sisi lain, dewan juga meminta keringanan dari PLN untuk pembayaran tunggakan itu. Mengingat kondisi Lobar yang terdampak bencana gempa. “Kami juga beri masukan, agar diberi dispensasi bagi Lobar untuk pembayaran PJU ini,” usulnya.
Hal serupa disampaikan Asisten III Setda Lobar, H Fathurrahim. Ia mengharapkan PLN bisa memahami kondisi Pemkab Lobar yang mengalami defisit anggaran menyeluruh. Terkait PPJ itu, menurutnya tidak sesederhana dibayangkan untuk menutupi PJU. Sebab, anggaran PPJ sesuai mekanisme masuk ke kas daerah (Kasda) menjadi PAD untuk dibahas pengalokasiannya.
“Memang ada PPJ. Tapi ini secara menyeluruh kita alami deficit, jadi kami harapkan harus dipahami oleh PLN juga,” pintanya. (win/r3/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here