Beranda Praya Metro Pemerintah Makin ‘Ngebut’

Pemerintah Makin ‘Ngebut’

BERBAGI
JAYADI/RADARMANDALIKA Ghani Gazali

PRAYA — Pemerintah pusat sampai ke daerah makin ‘ngebut’ menuntaskan pembangunan pascagempa bumi di Lombok, NTB. Pembangunan rumah dan rehabilitasi bahkan rekonstruksi fasilitas publik yang tak hentinya dikebut. Demikian juga fasilitas umum misalnya, sekolah, puskesmas, rumah ibadah dan lainnya.
Langkah ‘ngebut’ ini diambil menindak lanjuti perintah atau instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.
Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Ghani Gazali menyampaikan, pembangun rumah warga dilakukan secara gotongroyong atau swakelola. Artinya, tidak dibangunkan oleh kementerian, namun warga sendiri yang akan membangun. Tapi, pihak kementerian tetap bertugas untuk melakukan pendampingan pembangunan rumah warga.
“Syarat rumah yang harus dibangun itu adalah rumah yang tahan gempa. Makanya untuk mendamping pembangunan, kami sudah memerintahkan 400 tenaga dari kemenetrian khusus untuk wilayah NTB,” terangnya di pendopo Bupati Loteng, kemarin.
Kepada wartawan, dia mengaku untuk pembangun fasilitas umum seperti salah pasar juga sudah mulai dilakukan pembangunan. Tujuan memulai pembangunan agar perekonomian masyarakat cepat pulih. Demikian juga rehab sekolah, rumah ibadah. Pelaksanaannya akan dikerjakan oleh BUMN Karya.
Dia menegaskan, untuk dana bantuan rumah sendiri sudah mulai disalurkan kepada masyarakat. Tapi penyaluran dilakukan secara betahap. Bahkan bantuan pembangun rumah yang sudah disalurkan kepada 5 ribu warga hasil verifikasi kemudian sudah di SK oleh Bupati setempat. Dimana, jumlah bantuan yang disalurkan untuk rumah yang rusak berat akan mendapatkan sebesar Rp 50 juta, rusak sedang 25 juta dan rusak ringan 10 juta. Tapi persyaratanya mereka mendapatkan bantuan itu, mereka harus membangun rumah tahan gempa karena wilayah Lombok merupakan jalur gempa.
“Kalau mereka tidak bangun rumah tahan gempa kasian juga kalau gempa terjadi lagi,” ujarnya.
Dalam proses pembangunan itu, pihaknya berharap satu rumah bisa diselesaikan secepatnya, karena target pembangunan seluruh rumah rusak enam bulan. Sehingga, pihaknya mengajak warga terdampak gempa untuk membangun kembali rumahnya yang rusak. Pasalnya, pembangunan rumah rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga penerima bantuan.
Selain itu, merekalah yang akan membangun dan tidak ada kontraktor. Pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan cara pembangunan rumahnya.
“Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa,” terangnya.
Untuk pertanggung jawabanya dalam bantuan itu sendiri, nantinya yang diminta akan melaui kelompok masyarakat yang telah ditetapkan oleh Camat masing-masing.
“Nanti kelompok itu juga akan didampingi oleh petugas kita gimana cara membuat pertanggung jawaban,” beber dia.

Sementara itu, Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT menambahkan, tim dari Kemeneterian PUPR memang sudah turun untuk segera melakukan pemulihan pasca gempa. Namun, pihaknya melihat pemulihan dengan dilakukan pembangunan rumah kembali akan membutuhkan waktu sangat lama. Pasalnya, rumah maupun fasilitas yang rusak yang kemudian akan dibangun kembali mencapai puluhan ribuan di NTB.
“Kalau di Loteng kemungkinan akan cepat karena jumlah tidak terlalu banyak dari wilayah lainnya,” tuturnya.
Dia menegaskan, untuk pembangunan rumah maupun fasilitas umum akan dilakukan bulan ini. Sehingga, untuk memberikan pendampingan kepada warga baik dari kebutuhan dasarnya, pihaknya meminta semua elemen dari PKH, pendamping desa, maupun posyandu setempat terlibat.
“Kami sudah menyebar petugas yang akan mendampingi warga,” tuturnya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here