Beranda Headline Disorot, Amin Bela Zul

Disorot, Amin Bela Zul

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA BACAKAN: Wagub NTB, Muh Amin saat membacakan laporan pemerintah dalam sidang paripurna.

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB membantah adanya program yang terkesan pemborosan dan tidak jelas terutama mengenai program 100 hari gubernur, seperti yang disorot Fraski PDIP dan Gerindra pada sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi di DPRD NTB terhadap nota keuangan dan Raperda tentang ABPD-P tahun 2018.

Wakil Gubernur NTB, Muh Amin tampak membela gubernur baru, dimana sesungguhnya dalam RAPBDP 2018 tidak ada nomenklatur program 100 hari gubernur terpilih, dalam RAPBD perubahan ini, selain melaksanakan program yang sudah ada dalam RPJMD dan RKPD 2018, pemerintah fokus menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Terhadap beberapa kegiatan yang dipertanyakan merupakan keberlanjutan dari program kegiatan yang sudah ada dalam RPJMD dan RKPD seperti pelatihan bisnis online kepada UMKM ini kelanjutan dari program kampung media yang sudah ada pada Dinas Komunikasi, Informasi, Dan Statistika. Dimana sejak tahun 2008, kata Amin telah dilaksanakan program penyebarluasan informasi berbasis komunitas dengan nama kampung media dengan tujuan meningkatkan budaya bertutur menjadi budaya menulis dan mendorong ekonomi kreatif warga.

“Kegiatan yang dilakukan melaksanakan kegiatan pelatihan ramah IT dan pelatihan ekonomi kreatif. Ada juga kegiatan pelatihan ramah IT bagi pondok pesantren pada RAPBD perubahan ini akan diselenggarakan di Mataram dengan melibatkan 50 pesantren dari 10 kab/kota,” ungkap Amin.
Dalam program itu, lanjutnya Pemda memberikan dukungan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memfasilitasi putra putra daerah untuk belajar keluar negeri. Dalam APBD P ini pemerintah memfasilitasi persiapan pengiriman melalui pelatihan TOEFL/IELTS, untuk memenuhi persyaratan menerima beasiswa pendidikan luar di luar negeri.
“Di samping itu di tahun ini pemeriontah akan memfasilitasi pengiriman tahap awal sebanyak 30 orang yang berasal dari 10 kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat beasiswa dari perguruan tinggi luar negeri antara lain di Polandia,” katanya.

Sementara sorotan operasional yang juga terlihat pemborosan, Amin mengatakan penambahan biaya operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada pada Biro Umum, Biro Humas, dan badan penghubung bahwa pengalokasian anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional kepala daerah/wakil kepala daerah antara lain digunakan untuk makan minum tamu daerah, biaya kebutuhan rumah tangga, renovasi rumah jabatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, biaya peliputan, biaya publikasi pembangunan daerah, kebutuhan rutin badan penghubung daerah yang kurang dialokasikan dalam APBD murni 2018 seperti belanja telepon, listrik dan internet, belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas kamar di wisma ntb dan pemenuhan kebutuhan belanja pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan dinas.
“Untuk tim ahli diperuntkkan untuk memenuhi kekurangan honor tim penyelaras yang sudah ada di APBD murni kemarin,” jelasnya.
Amin juga menjelaskan, penyebab hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan khususnya dari BUMD seperti yang disorot PKS, PPP dan PDI P disebabkan karena terdapat pengeluaran atau biaya yang cukup besar terkait dengan persiapan perubahan bentuk bank konvensional Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah pada tuhun buku 2017. Bank telah merealisasikan beban, baik dalam rangka peningkatan kompetensi pengetahuan bidang syariah pada seluruh jajaran pegawai maupun beban konsultan pendamping. Selain itu Bank NTB mengikuti program Tax Amnesti sebagaimana diatur undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang pengampunan pajak yang menjadi beban tahun 2017.

Sedangkan penurunan target PD. BPR NTB kata dia disebabkan oleh adanya kewajiban penyaluran kredit UMKM oleh Bank Umum. Selain itu kabupaten/kota selalu menambah penyertaan modal sehingga mengurangi bagian pendapatan deviden bagi pemerintah provinsi.
“Kalau soal PT GNE karena pengelolaan RPH Banyumulek masih mengalami kendala belum adanya investor. PT. GNE tidak bisa melakukan ekspansi akibat dari keterbatasan modal dan alat-alat produksi yang dipergunakan saat ini sudah tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi guna mengikuti persaingan usaha,” jelasnya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here