Beranda Headline Dewan NTB Diminta Pertahankan Nama BIL

Dewan NTB Diminta Pertahankan Nama BIL

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA TOLAK: Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya dan Abdul Hadi saat menerima hearing Aliansi Masyarakat Lombok, kemarin di Mataram.

MATARAM – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lombok aksi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Massa meminta DPRD NTB untuk mempertahankan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) atau LIA, dan jangan diubah menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM). Aksi ini dilakukan kemarin.

Dalam tuntutannya, massa mempersoalkan SK Menhub dengan nomor KP 1421 tahun 2018 yang secara tiba-tiba bahkan disebutkan dalam SK itu ada persetujuan DPRD Provinsi sehingga massa meminta kejelasan dengan SK itu. Dengan berbagai alasan, massa tetap meminta DPRD NTB agar nama BIL tidak diubah.

Koordinator Aliansi Masyarakat Lombok, Lalu Izzy mempertanyakan bagaiaman sebetulnya proses pengajuan perubahan nama bandara tersebut. Hal yang mereka juga butuh kejelasan sebagian anggota DPRD di Udayana mengaku tidak pernah dimintai persetujuan, namun dalam SK itu tertera nama DPRD NTB.

Sementara itu, perwakilan massa lainnya, Badrun Nadiyanto meminta kepada pimpinan DPRD NTB agar mencabut surat dukungan pimpinan terhadap perubahan nama bandara, dan kembali ke nama semula yakni, BIL. Baginya, nama BIL harga mati sehingga jangan sampai secepat itu merubah nama meski atas nama Pahlawan Nasional. BIL dibangun berdarah darah dan jangan sampai akan terjadi pertumpahan darah lagi hanya karena perubahan sebuah nama.

“Kami menolak nama Bandara Zainuddin Abdul Madjid. Kami tetap ingin nama Bandara Internasional Lombok,” pinta dia.

Di tempat yang sama Amaq Zul justru meminta agar DPRD tanda tangan surat penolakan atau mencabut pergantian nama bandara itu. Jika tetap bertahan, maka akan lebih banyak mudarat kata lain akan banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan kemudian hari.
Sementara, tokoh Majelis Adat Sasak (MAS) NTB, HL Azhar angkat bicara. Di hadapan forum haering itu, L Azhar justru mengaku, tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan, apalagi bertanda tangan. Hal itu jika mengacu kepada SK Menhub yang dimaksudkan. Menurut pengemban Sasak itu, nama yang sebenarnya sudah tepat harus dipertahankan sehingga jangan sampai ada nama lain yang muncul yang justru malah menimbulkan kondisi daerah tidak kondusif.

“Saya tidak tahu ada surat MAS. Siapa yang tandatangan saya tidak pernah merasa terlibat,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan NTB, L Bayu Windiya yang mewakili Gubernur saat itu menyampaikan, yang berwenang membatalkan SK adalah Menhub sendiri. Yang perlu diketahui lanjut dia, jika kembali ke sejarah maka, banyak orang yang terhubung dalam bandara salah satunya mengenai lahan tanah, penggagas dan bicara Anggaran.

Bicara Anggaran, saat itu dirinya menjabat kepala Biro Ekonomi dan berjuang menganggarkan untuk pembangunan bandara sehingga bisa berdiri megah seperti saat ini. Akan tetapi, bicara prosedur SK itu dikeluarkan oleh Menhub atas usulan dari Gubernur dan DPRD NTB, semakin baik ada dari FKUB dan MAS.

Sementara soal dukungan DPRD NTB itu secara prosedural sudah sah sehingga Menhub keluarkan SK. Sementara untuk MAS sendiri dirinya selaku ketua harian yang menandatangani surat MAS itu.

Disinggung dengan sikap pemerintah dengan adanya penolakan itu, Bayu mengkelit dan mengaku tidak bisa menjawab. Keputusan sepenuhnya ada di Menhub termasuk yang berhak memutuskan SK tersebut sebab dalam UU 23, kewenangan banyak di pemerintah pusat sehingga, pergantian nama itu kembali ke Menhub terlebih dianggap Bayu sudah sesuai prosedur.

“Setelah pertemuan ini kami akan laporkan kepada pak gubernur kondisi di bawah,” janji Bayu.

Di samping itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menegaskan tidak ingin ada masalah akibat perubahan nama, ditambah lagi kondisi masyarakat NTB saat ini dilanda musibah bencana gempa bumi, belum Pasar Renteng Lombok Tengah dan Pasar Narmada terbakar.

Oleh sebab itu, dirinya bersama Dishub Senin pekan depan akan berdialog dengan Menteri Perhubungan (Menhub) terkait persoalan ini, dan sampaikan keinginan pembatalan agar tidak menimbulkan konflik horizontal. Yang jelas, kata Isvie tidak ada persetujuan dari DPRD NTB melainkan dukungan atas permintaan eksekutif saat itu.

Dalam aturan, persetujuan itu berbeda dengan dukungan. Dimana, bicara persetujuan harus disetujui 65 anggota DPRD NTB melalui rapat paripurna. Akan tetapi, dukungan, cukup ditanda tangani empat pimpinan saja.

“Itu hanya kesalahan prosedur, sehingga saya akan temui Menhub,” cetusnya.

Politisi Golkar itu menyampaikan, tidak ada satu pun orang yang bisa buat NTB hancur, apalagi soal surat. Jangan sampai terjadi konflik horizontal. Untuk itu dirinya berjanji akan menemui Menhub untuk menyampaikan kondisi di bawah.

“Nah, untuk minta tanda tangan pimpinan soal pembatalan surat dukungan, tidak perlulah. Percaya sama saya, akan temui Menhub, apapun hasilnya nanti, pasti langsung informasikan, hasilnya nanti juga akan kami sampaikan kepada masyarat. Nanti kami akan undang Aliansi Masyarat Lombok,” janji dia. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here