Beranda Praya Metro Pemulihan Dampak Gempa Dikebut

Pemulihan Dampak Gempa Dikebut

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA BAHAS BENCANA: Sejumlah petugas CPNS Kementerian PUPR ikut dalam rapat untuk mengawal pembangunan rumah tahan gempa di Pendopo Bupati Loteng, Sabtu (8/08).

PRAYA — Pemulihan terhadap dampak bencana gempa bumi di Loteng terus dikebut. Bahkan, Pemkab Loteng kembali melaksanakan rapat koordinasi sekaligus sosialisasi terbatas bersama petugas posko untuk penanganan pasca bencana gempa, Sabtu lalu.
Sekda Loteng, HM Nursiah yang memimpin rapat menyampaikan, dari hasil evaluasi Bupati dan BNPB Pusat, penanganan pasca bencana yang dilakukan, terutama hal yang menyangkut pelayanan kesehatan, data dan arah kebijakan pusat terkait rekonstruksi dinilai masih belum efektif. Sehingga, untuk mengatasi persoalan itu, bupati memerintahkan untuk membentuk manajemen penanganannya dalam bentuk SK Bupati, dengan asumsi apabila manajemen ini bisa bergerak, maka masalah terkait penanganan pasca bencana bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan terarah.
Sehingga, pihaknya memutuskan dalam memenuhi itu, Pemkab memutuskan melibatkan semua eleman terkat seperti PKH, Tagana, pendamping desa dan kades posyandu dimana mereka sudah teruji dalam hal jiwa sosial di lapangan.
“Kami ingin penanganan pasca bencana ini secepatnya dilakukan,” tuturnya.
Nursiah menjelaskan, untuk pola kerjanya nantinya sebanyak 53 PKH dan 31 Tagana bersama Pendamping Desa, PNS, kader posyandu, termasuk CPNS Kementerian PUPR akan ditempatkan di posko yang sudah disiapkan di setiap dusun, sudah terdata sebagai wilayah terdampak gempa di tiga kecamatan. Batukliang Utara, Batukliang, dan Pringgarata.
“Saya minta kepada semua permasalahan yang terjadi di lapangan agar dilaporkan kepada pemerintah daerah. Agar kita bersama untuk menyelesaikan segala permasalahan itu,” tuturnya.
Dengan apa yang dilakukan Pemkab ini, Sekda berharap bisa maksimal dalam segala pembangunan maupun pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Sebab, pihaknya tidak ingin kalau masyarakat yang terkena imbas gempa bantuan tidak tepat sasaran.
“Mereka harus tetap kita perhatikan,” tegas Sekda.

Sementara itu, perwakilan BNPB Pusat Asep menyampaikan, dalam pembentukan managamen posko komando relawan yang disebar ini, harus ada satu unit sebagai pusat pelaporan dari posko di lapangan yang dihuni olehs rewalanan. Mereka didesak untuk melaporkan progres pembangunan nantina yang akan dilakukan. Dan yang paling penting mereka harus memastikan kebutuhan dasar dari warga.
“Kami sangat berterimakasih kepada Pemkab karena sudah menurunkan jajaran untuk membantu kami,” katanya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here