Beranda Headline PDIP dan Gerindra Anggap Pemborosan

PDIP dan Gerindra Anggap Pemborosan

BERBAGI
JHONI SUTAGGA/RADAR MANDALIKA Ruslan Turmuzi

MATARAM – Dua Fraksi di DPRD NTB, PDIP dan Gerindra terlihat kompak menyorot soal nota keuangan pada pos belanja daerah prioritas bagi gubernur dan wakil gubernur baru. Kenapa tidak, angka untuk operasional saja di tahun ini mencapai miliaran rupiah, padahal biasanya untuk operasional yang dianggaran di APBD murni saja tidak habis. Begitupun dengan program kerja 100 hari gubernur baru hanya pemborosan dan tidak jelas bahkan mereka menuding hanya demi kepentiangan kelompok tertentu.
“PDIP melihat penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) terburuk sepanjang sejarah NTB,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Ruslan Turmuzi saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD P tahun 2018, Senin (10/09) malam.
Ruslan menyampaikan, sesuai isi nota keuangan belanja operasional Gubernur dan Wakil guberur baru/honor tim ahli sesuai point 7 belanja prioritas sebesar 3,5 miliar. PDIP mempertanyakan apakah belanja itu merupakan tunjangan operasional pemerintahan, mengingat tunjangan operasional pemerintahan telah dialokasikan pada APBD murni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu halnya untuk honorium tim Ahli, Ruslan mengaku heran sebab gubernur sudah memiliki staf ahli yaitu PNS Eselon II yang sudah mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan.
“Point 11 belanja prioritas terdapat belanja operasional Kada dan Wakada 3 miliar, point ini dianggarkan untuk apa? sedangkan pada point 7 sebelumnya sudah ada. Apakah ini bukan termasuk pemborosan?,” tanya Ruslan.
Berikutnya point 8 terdapat anggaran belanja operasional gubernur 1 miliar pada badan penghubung daerah padahal anggaran untuk hal tersebut sudah tertampung pada APBD murni. Sementara hal itu terbalik dengan target pajak daerah yang sangat menurun begitupun dengan keberadaan BUMD baik Bank NTB, BPR dan juga PT Gerbang NTB Emas turun dari target.
“Fraksi PDIP meminta untuk dilakukan rasionalisasi,” pinta politisi asal Loteng itu.
Tidak saja soal berlanja operasional diatas, program 100 hari gubernur terpilih seharusnya tidak dianggarkan karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dikarenakan filosofi perubahan APBD mengacu kepada Musrembang dan RPJMD seharusnya program dan kegiatan 100 hari gubernur terpilih melanjutkan program kegiatan pemerintahan terdahulu yang belum tuntas dilaksanakan. Apalagi, program dan kegiatan 100 hari gubernur terpilih kebanyakan sifatnya seremonial bahkan tidak ada output yang jelas yang akan dieroleh dan ada juga yang dialokasikan untuk kelompok tertentu saja. Di hadapa Sekda NTB, Rosyiadai Sayuti, Ruslan membeberakan program 100 hari bagi gubernur dan wakil gubernur baruantara lain pesantren ramah IT sebesar 100 juta, pelatihan bisnis online kepada UMKM sebesar 175 juta.
“Pesantren siapa yang dimaksud, terus alokasi UMKM lagi ini sudah dilaksankan semua oleh gubernur lama. Lagi dianggarakan apa gubernur lama tidak berhasil,” tanyanya.

Selanjutnya Bundes award sebesar 300 juta, Road Show dan Invesment Forum Promosi Investasi Komoditas potensial sebesar 400 juta, pendidikan kewirausahaan untuk santri sebesar 200 juta rupiah, rehabilitasi arena pacuan kuda sebesar 600 juta rupiah. Hibah ke 100 mahasiswa untuk TOEFL dan IELTS sebesar 600 juta. Hibah pengiriman 30 mahasiswa keluar negeri sebesar 1 miliar. Selanjutnya, hibah ke lembaga keuangan untuk dukungan kredit working capital dengan pelaku mikro finance/fintech sebesar 500 juta rupiah, hibah untuk agen finansial/agen bank di desa-desa sebesar 350 juta.
“Kalau nyebut financ ini pasti lembaga keuangan, lantas finance yang mana, Bank subuh maksudnya. Belum lagi Toefl dan IELTS mencapai 600 juta. Semua ini tida ada yang masuk dalam RPJMD. Kami minta dirasionalkan,” tegasnya.

Item lain yang dipertanyakan Fraksi PDIP juga penerbitan 10 buku NTB gemilang sebesar 500 juta. Mencetak 10 buku mencapai ratusan juta baru kali terjadi di NTB. Menurut Rulan artinya satu buka akan dicetak denngan memakan anggaran 50 juta per buku. Post lainnya di 100 hari program gubernur Techno Park sebesar 1 milyar 500 juta serta Pameran Informasi beasiswa luar negeri dan MoU dengan perguruan tinggi luar negeri dan lembaga khusus sebesar 200 juta.
“Ada juga peluncuran gerakan PAUD Gemilang dan Pekan Kreasi PAUD sebesar 300 juta dan Diklat penanganan kesehatan untuk santri sebesar 100 juta rupiah,” ujarnya.

Senada dengan Fraksi Gerindra pun juga menyorot belanja prioritas item operasional kepala daerah / wakil kepala daerah dan honor tim Ahli sebesar 3,5 miliar. Ini anggaran besar untuk gubernur baru hal ini menurut penjelasan TAPD dalam tempo 3 sampai 4 bulan. Pos lainnya juga ada untuk pembiayaan rumah tangga dan perjalanan dinas.
“Menurut kami ini anggarannya sangat besar perlu dirasionalisasi,” pinta Fraksi Gerindara melalui Jubirnya Abdul Karim. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here