Beranda Headline Sekda Ngaku Pernah Undang Putria

Sekda Ngaku Pernah Undang Putria

BERBAGI
JHONI SUTAGGA/RADAR MANDALIKA Rosyiadi Sayuti

MATARAM – Pemerintah provinsi NTB mengaku tidak ada surat yang masuk dari pemerintah kabupaten Lombok Tengah (Loteng), tentang penolakan rencan pengusualan nama bandara.
Bahkan para pihak dari Loteng sebelum puasa kemarin, diklaim telah diundang berdiskusi soal perubahan nama tersebut, termasuk Kadis Pariwisata Loteng, Lalu Putria disebutnya hadir. Sehingga saat itu, tidak ada masalah dan semuanya setuju.
“Soal surat itu saya tidak pernah baca, ndak ada surat,” tegas Sekda NTB, Rosyiadi Sayuti, kemarin.
Sekda menyampaikan, dalam pengusulan perubahan nama tersebut telah dilalui melalui prosudur yang berlaku, dimana dilakukan musyawarah mufakat, seminar uji publik dan termasuk sosialisasi melalui media. Namun terkait penolakan tersebut, Sekda mengaku hal biasa. Namun dengan telah dikeluarkan SK Menhub Nomor KP 1421 Tahun 2018 yang disahkan 5 September itu, diharapkan masyarakat Lombok Tengah bisa menerima dengan lapang dada. Menurut Sekda, sudah menjadi tradisi dimana mana nama bandara dinamakan pahlawan nasional bukan nama legenda seperi yang awalnya diinginkan warga Loteng, Bandara Mandalika. Untuk mengenang legenda tersebut, sudah ada destinasi pariwisata diberi nama Mandalika yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
“Bandara Lombok itu generik sama halnya dengan bandara Cengkareng tapi harus ada nama spesifik, dari ujung barat sampai timur selalu ada nama pahlawana nasional. Makanya bandara kita diberikan nama pahlawan,” terang Sekda.
Dengan kondisi masyarakat Lombok Tengah saat ini, pihaknya akan mengajak Pemkab dan masyarakt Lombok Tengah berdiskusi untuk menyamakan persepsi. Bahkan Sekda mengaku telah memulai diskusi tersebut sebelumnya.
“Mudahan kawan Lombok Tengah bisa menerima,” harap Sekda .
Terpisah, Wakil Gubernur NTB, Muh Amin meminta kepada semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi, terhadap keputusan Menhub itu. Amin berharap jangan sampai ada polemik anataran pemerintah provinsi dengan kabupaten. Amin mengaku, kalau tidak salah ingat, sebelumnya ada proses pengusulan dari Fraksi PPP saat sidang paripurna penamaan bandara dan salah satu pelabuhan. Hanya saja saat itu, sebatas usulan yang kemungkinan ditindaklanjuti.
“Iya saya harus bilang apa. Dimana-mana ada bandara harus menggunakan nama tokoh, terlebih ada pahlawan nasional. Mungkin perlu nanti diyakinkan, apalagi SK sudah keluar. Perlu duduk bersama supaya tidak jadi polemik,” tegas dia.
Amin menyarankan supaya jangan cari siapa salah dan siapa yang benar. Bersabar dulu, tahan diri, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan selama dengan kepala dingin sambil duduk bersama.
“Perlu kita ketahui apa alasan menolak, apa yang salah di provinsi, kan masing-masing ada kewenangan mengusulkan,” cetusnya.
Sementara, anggota DPRD NTB yang juga tokoh ormas Maraqittaklimat, TGH Hazmi Hamzar mengatakan, pemerintah harus melihat tidak hanya organisasi NU, NW dan Muhamdiyah di NTB, namun masih banyak ormas lain yang jamaahnya memiliki tuan guru sendiri. Justru dengan diabaikan, pemerintah terlihat acuh dengan persoalan ini. Hazmi tidak mau berkomentar lebih panjang, namun ia hanya mengingatkan agar ormas di NTB penting diajak bicara.
“Jangan sampai kejadiannya seperti sekarang ini,” sesalnya.
Lainnya, anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi menjelaskan, bahwa tidak ada kesepakatan semua anggota DPRD untuk mengusulkan perubahan nama tersebut, apalagi seperi yang disebut ada paripurna. Degan adanya penyebutan lembaga DPRD NTB di SK Menhub itu, bahkan menduga terjadi maladmintrasi dalam pengajuannya.
“DPRD NTB tidak pernah membahas persetujuan perubahan nama bandara,” tegas politisi PDIP itu.
Menurutnya, dukungan itu hanya ditandatangani oleh pimpinan saja. Ini kasusnya sama dengan persetujuan penjualan saham, yang man hanya ada persetujuan pimpinan. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here