Beranda Headline Johan Semprot Gubernur

Johan Semprot Gubernur

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA BERI PROTES: Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan saat melemparkan protes ketidakhadiran TGB dalam rapat paripurna, kemarin.

MATARAM – Perjalana rapat paripurna di DPRD NTB sempat diprotes badan anggaran (Banggar). Penyebabnya, kemarin Gubernur NTB M Zainul Majid tidak kunjung hadir dalam sidang terhormat tersebut jelang akhir masa kepemimpinannya.
Adapun agendanya, penjelasan gubernur terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD perubahan TA 2018. Awalnya, rapar paripurna dibuka langsung Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda di rumah dinas ketua DPRD. Johan mempertanyakan komitmen Gubenur dengan tidak hadir pada agenda yang secara aturan mewajibkan untuk hadir. Ini kejadian kedua kalinya dimana saat penandatangan KUA PPAS gubernur tidak hadir, namun Banggar memakluminya disebabkan tidak ada aturan khusus yeng mengharuskan kehadiran TGB. Aturan hanya berbicara yang penting hadir tandatangannya sehingga pihaknya pun tertatih tatih jemput bola hanya sekadar meminta tandatangan gubernur untuk bisa disahkan KUA PPAS itu.
“Kok sekarang nggak hadir. Kalau begini kita pertanyakan komitmenhya kepada daerah,” tegas Johan saat berikan intrupsi.
Johan menyampaikan, APBD adalah kesepakatan komitmen dari para pihak yang menyelanggaran pemerintahanan. Ia pun memahami dimana semua orang saat ini, masih trauma dengan gempa atau mungkin termasuk TGB namun sebagai sesama unsur pemerintah daerah perlu saling tatap dalam sidang paripurna ini, supaya tidak terjadi perdebatan.
“Bagaimana TGB akhiri masa pemerintahannya. Beliau masih gubernur sampai 17 September masa menyampakam nota keuagan APBD saja tidak mau,” selas pria yang juga ketua Fraksi PKS itu.
Dengan sikap tersebut ia mempertanyakan sikapnya bagaimana komitmen TGB terhadap rakyat. Sebagai stake holder kebijakan, unsur pemerintah kata dia perlu pemerintah dan DPRD saling menguatkan.
“Jangan sampai main statmen di media tidak bagus. Di sini kita lihat komitmnen seorang pemimpin,” sentilnya.
Sebagai bentuk kepedulian kepada korban gemap komitmen TGB dengan hadir secara fisik tetapi di APBD harus dilihat jangan sampai hanya berkoara bilang mampu tetapi setelah cek APBDnya uang tidak ada.
“Ini perlu kita saling mengingatkan dan saling menghargai apalagi kita dengar kalau Deadlock pembahasan di DPRD bisa gunakan Pergub,” jelas dia,

Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengaku tidak bisa memberi penjelasan. Hal itu disebabkan tidak ada komunikasi koordinasi dan juga konfirmasi dari TGB sendiri. Selaku pimpinan juga merasa bingung dengan tidak adanya komunikasi tersebut.
“Saya tidak bisa beri penjelasan. Tidak ada konfirmasi sama sekali,” jawab Isvie.
Hingga beberapa menit kemudian Wakil Gubernur NTB, Muh Amin tiba di lokasi rapat paripurna dan langsung menyampaikan Nota keuangan dan Raperda tentang APBD perubahan TA 2018. Di hadapan wakil rakyat Amin meminta maaf karean keterlambatan hadir. Wagub menyampaikan dirinya bersama TGB bagi-bagi sehingga tidak bisa TGB menghadiri semuanya.
“Alhamdulillah saya sebagai wakil gubernur bisa hadir membacakan nota keuangan ini,” kata Amin. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here