Beranda Headline AGRA Kritik Pencabutan Tanggap Darurat

AGRA Kritik Pencabutan Tanggap Darurat

BERBAGI
ZAENUL/RADAR MANDALIKA POSKO SEMENTARA: Diskusi AGRA terkait pencabutan tanggap darurat dan pengaruhnya terhadap situasi petani pascagempa.

MATARAM —AGRA NTB mengkritik langkah pemerintah mencabut status tanggap darurat. Langkah pemerintah itu dinilai AGRA terlalu terburu-buru.
Ketua AGRA NTB, Zuki Zuarman mengatakan, pemerintah dalam melihat status bencana berbeda dari kenyataan situasi yang sebenarnya. Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi, meski dengan guncangan yang kecil.
Sampai hari ini mayoritas masyarakat NTB, khususnya di pulau Lombok masih tinggal di tempat-tempat pengungsian. Warga masih takut memasuki rumah, karena khawatir gempa besar terjadi kembali. Meski musim hujan segera datang, sehingga merusak tenda-tenda milik warga di pengungsian.
Kondisi itu membuat korban yang belum memiliki rumah hunian, terancam cuaca ekstrim. “Saat ini ada 7.044 KK di lokasi gempa yang masih belum memiliki shelter yang aman dari cuaca ekstrim,” ungkapnya disela pertemuan, kemarin.
Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan, sudah merupakan hak korban yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Saat ini sudah memasuki minggu ke dua dari pencabutan status tanggap darurat, tapi hak–hak korban belum dapat terpenuhi. Seperti di KLU yang berada di Desa Selengen, Dusun Samba Jengkel Barat.
Kemudian di Lombok Timur, Desa Sambelia, Dusun Barito, dan di sekitar perkampungan Dusun Longken yang posisinya sangat jauh dari akses jalan utama di Kecamatan Sembalun. “Sama sekali belum tersentuh bantuan dari pemerintah,” katanya.
Ia juga menilai, banyak aspek perlu ditinjau ulang pascagempa. Petani di Lombok gagal panen dan harga komoditas semakin murah. Di Sembalun, petani mengalami gagal panen hingga terpaksa harus meninggalkan tanamannya. Di Sambelia harga cabai turun drastis, awalnya Rp 20 ribu perkilogram menjadi Rp 10 ribu perkilogram. Kelapa seharga Rp 1000 perbiji. Di Desa Pansor KLU terjadi penurunan harga cengkeh kering yang sebelumnya Rp 140 ribu perkilogram menjadi Rp 87 ribu perkilogram.
Hal ini diperparah kurangnya pelayanan kesehatan, pemenuhan air bersih, hingga MCK yang sifatnya merupakan sarana vital. Begitupun dengan pemenuhan sembako di beberapa posko pengungsian. “Dua balita yang berusia satu minggu meninggal dunia yang tepatnya di Desa Dangiang Kabupaten Lombok Utara dan di Sembalun sebagai bukti minimnya pelayanan kesehatan,” ungkapnya (cr-je/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here