Beranda Praya Metro Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2018

Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2018

BERBAGI
PARIPURNA: Unsur pimpinan DPRD Loteng dan Wakil Bupati saat mendengarkan pembukaan paripurna oleh Ketua DPRD Loteng.

PRAYA — Sidang paripurna DPRD Lombok Tengah (Loteng), kembali dihelat, kemarin. Agendanya, penyampaian penjelasan Pemkab terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018.
Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menyampaikan, berdasarkan nota kesepakatan bersama Pemkab dengan DPRD terhadap kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan proritas serta plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD sejak (29/8) menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah (OPD), dalam menyusun rencana kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKPA-SKPD).
Kemudian selanjutnya, dalam rancangan perubahan itu telah ditetapkan target pendapatan daerah semula sebesar Rp 1.972.157. 047.264,50 menjadi sebesar Rp 1.992. 535. 403.189,17 atau bertambah sekitar Rp 20, 378.355.924,67. Dimana dengan perincian perubahan. Di antaranya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) target pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp 180.965.018,718,50 menjadi Rp 190, 140.639.337,17 atau bertambah sekitar Rp 9 .175. 620.618,67.
“Penambahan target ini bersumeber dari pajak hotel, restoran, penerangan jalan parkir dan lainnya,” kata Pathul.
Sementara untuk dana perimbangan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar Rp 1. 453. 038. 384. 000,00 menjadi Rp 1. 456. 430. 241. 000,00 atau meningkat sebesar Rp 3.391. 857.000,00. peningkatan ini bersumber dari bagi hasil cukai tembakau.
“Begitupula dengan target lain-lain pendapatan daerah juga turut mengalami peningkatan,” tuturnya .
Selanjutnya, untuk pagu anggaran belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun ini semula sebesar Rp 2.052. 116. 047. 264,50 bertambah menjadi Rp 119.749.810.641,46, sehingga menjadi Rp 2.171.865.857.905,96. Dengan rincian yakni belanja tidak langsung seperti belanja pegawai pada APBD Induk mengalami penurunan, belanja bunga pada APBD induk, belanja hibbah, belanja bantuan sosial mendapatkan penambahan, belanja bagi hasil pemerintah desa mengalami peningkatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik mengalami penambahan dan belanja tidak terduga yang juga mengalami penambahan.
“Kenapa ada penambahan pada belanja tidak terduga karena kebutuhan tanggap darurat bencana yang sekarang terjadi. Baik penanggulan bencana alam atau sosial,” tuturnya.
Pathul menegaskan, sedangkan jumlag belanja langsung pada rancangan perubahan APBD tahun sebesar Rp 1.007.852.382.900 atau bertambah Rp 123.765.711.180,00 dari semual hanya sekitar Rp 884.086.671.720,00. Penambahan alokasi anggaran belanja langsung tersebut berumber dari SILPA anggaran tahun 2017, target pendapatan asli daerah, target pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat serta Provinsi.
“Beberapa hal yang mendasari penambahan tersebut, digunakan kembali SILPA DAK non fisik anggaran tahun 2017. Dan masih banyak lagi lainya,” ucapnya.
Selain itu, berdasarkan rencana pendapatan daerah dan belanja daerah pada rancangan APBD itu juga terdapat difisit sebsar Rp 179.330.454.716,79.
“Implementasi sistem penganggaran terpadu didalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan,” jelasnya. Ditambahkan, adapaun anggaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD meliputi, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayan daerah.
Dalam rapat paripurna itu juga dilaksanakan rapat paripuran penyampaian pansus terhadap hasil pembahasan perubahan tata tertib DPRD serta permintaan persetujuan DPRD terhadap tata terbib tersebut. (jay/Adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here