Beranda Lombok Barat KPU Menanti SK Pemberhentian Bacaleg

KPU Menanti SK Pemberhentian Bacaleg

BERBAGI

LOBAR —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar mengingatkan, bakal calon legislatif (Bacaleg) yang berasal dari unsur perangkat desa maupun pejabat BUMD segera menyerahkan SK pemberhentiannya. Mengingat daftar calon tetap (DCT) akan ditetapkan pada 20 September mendatang.
Apalagi hingga sekarang, masih banyak bacaleg belum menyerahkan salah satu dokumen syarat pencalonan itu. “Paling telat diserahkan pada 19 September ini,” tegas Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, kemarin.
Dari sejumlah daftar calon sementara (DCS) yang sudah ditetapkan, beberapa diantaranya ada yang berprofesi sebagai kepala desa (kades), kepala dusun (kadus), bahkan pengawas PDAM Giri Menang. Suhaimi memaklumi jika para bacaleg tersebut butuh waktu untuk mengurus SK pemberhentianya.
Seperti kades yang harus mengurusnya hingga ke pemkab. Lantaran SK pemberhentian itu harus dari Bupati yang mengangkatnya. “Tapi kalau bacaleg yang dari PNS kayaknya tidak ada (ikut),” sambungnya.
Hanya saja terdapat pengecualian bagi guru honorer untuk tidak menyerahkan SK pengunduran diri. Sebab dalam surat edaran (SE) KPU RI nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tidak menyebutkan guru honorer harus menyerahkan SK pemberhentian. Dalam SE itu hanya menyebutkan bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya berseumber dari keuangan negara. Para profesi itulah yang diwajibkan utuk menyerahkan SK pemberhentian.
Hal inilah yang menjadi dasar pihak KPU memutuskan untuk memenuhi syarat (MS) para bacaleg dari guru honorer yang masuk DCS. “Karena di SE itu tidak disebutkan untuk guru honor. Itu menjadi pandu arah kita,” jelasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here