Beranda Lombok Timur Oknum Manager Kalah Sidang PP

Oknum Manager Kalah Sidang PP

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA AKP Joko Tamtomo SIK

LOTIM – Oknum manager Sumber Daya Manusia (SDM), Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim) inisial JW, ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka, dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, karena melakukan pemerasan terhadap sejumlah bawahannya.
Tidak terima status tersangka dan penahanannya, menjadi alasan JW mengajukan Pra Peradilan (PP). Namun sayang, upaya JW dalam sidang PP itu kandas. Kemarin, hakim Pengadilan Negeri (PN) Selong, menolak seluruh materi gugatannya. Artinya, JW kalah dan sidang PP dimenangkan Satreskrim, serta dilanjutkan proses sesuai hukum berlaku. “Yang di pra peradilankan oleh tersangka ini, legal standing dari pelapor, menganggap pelapor bukan korban. Tapi Alhamdulillah kita menang dalam PP itu,” tegas AKP Joko Tamtomo, SIK, Kasat Reskrim Polres Lotim, kemarin.
Ia menegaskan, tersangka dikenakan pasal 368 KUHP. Kasusnya itu, masuk dalam katagori delik biasa, bukan delik aduan. Sesuai laporan pasal 1 huruf 24 dan laporan huruf 25 terkait pengaduan, pelapor bisa berasal dari yang mengalami, mendengar, mengetahui secara langsung. Berbeda dengan delik aduan pasal 369 seperti pencurian dalam keluarga dan lainnya. “Jadi, tersangka ini dilaporkan karena melakukan pemerasan uang makan, uang saku bawahannya. Termasuk jika ada diklat, tidak diberikan bila tidak menyerahkan sejumlah uang, hingga soal tidak memberikan promosi jabatan. Dasar itu karyawannya keberatan,” tegasnya lagi.
Lanjut Joko, proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan tersangka sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun baginya, melakukan PP merupakan hak siapa pun. Baik itu pelapor, terlapor, dan keluarga tersangka. Karena inti dari PP itu sendiri, menguji sah tidaknya upaya paksa, atas penangkapan dan penahanan yang berkaitan dengan proses penyidikan dilakukan penyidik.
PP dikatakannya, bagian dari keinginan tersangka mengetahui sah tidaknya semua proses tersebut. Sama artinya juga menguji professional tidaknya dalam proses penyidikan. “Perkara tersangka sudah tahap satu (P19) dan sudah kita kirim ke Kejaksaan. Sebentar lagi, berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21,” tegasnya.
Joko mengungkapkan, selama menjabat Kasat Reskrim Polres Lotim, PP kasus pemerasan ini merupakan kali ketiga diajukan ke PN Selong. Sebelumnya, terdapat kasus pengregahan tanah yang pernah mengajukan PP, dan tetap dimenangkan Polres Lotim. Selama proses dilakukan secara professional, pihaknya tidak akan pernah takut. “Kami tidak akan pernah takut di pra peradilankan. Kalau memang itu salah dibuktikan salah, dan jika benar dibuktikan benar. Itu bagian dari tata beracara penegakan hukum. Siapa pun boleh mengadukan jika dianggap tidak sesuai SOP,” pungkas Joko. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here